"Diskominfo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sigi melakukan pertemuan untuk mengkaji metadata guna memastikan ketersediaan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagikan antar-instansi pusat dan daerah, khususnya di Kabupaten Sigi," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi Samsir di Sigi, Kamis.
Ia mengemukakan percepatan penerapan Satu Data Indonesia dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan tersedianya data berkualitas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Penting kerja sama dan sinergisitas antara Diskominfo, BPS, Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Baperida), serta seluruh OPD," ucapnya.
Ia mengatakan saat ini pemerintah daerah masih dalam tahap penyusunan Peraturan Bupati Sigi terkait percepatan program SDI.
"Kami sedang berusaha untuk mempercepat proses implementasi Satu Data Indonesia di Sigi melalui penyusunan Peraturan Bupati yang saat ini dalam proses di Bagian Hukum," ujarnya.
Ia mengatakan metadata yang telah disusun akan menjadi pedoman dalam pengelolaan data di instansi daerah. "Tentunya itu akan meningkatkan keterbukaan dan transparansi data serta mendukung sistem statistik nasional," tuturnya.
Ia mengemukakan Diskominfo memiliki peran sentral sebagai wali data yang bertugas mengumpulkan data dari produsen data dan memastikan data tersebut memenuhi prinsip Satu Data, termasuk standar data, metadata, serta ketersediaan bagi pengguna.
Dengan langkah-langkah ini proses implementasi Satu Data Indonesia di Sigi dapat terwujud sebagai bagian dari upaya penguatan administrasi publik dan layanan informasi bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Sigi Siswadi menuturkan komitmen badan pusat statistik setempat dalam mendukung implementasi SDI di daerah itu. "Kami sudah memberikan pendampingan kepada empat OPD terkait pengolahan data statistik sektoral," ujarnya.
