"Pelantikan ini sudah melalui proses yang panjang. Kalau eselon dua harus izin dan lelang jabatan itu sudah kami lakukan. Untuk eselon tiga dan empat sepenuhnya hak dari wali kota selama masa jabatannya," ujar Wali Kota yang akrab disapa Danny Pomanto, di Makassar, Rabu.
Pelantikan tersebut dilaksanakan di kawasan Kanre Rong, Lapangan Karebosi, Jalan Kartini, Makassar.
Mereka dilantik akan mengisi jabatan administrator, pengawas, kepala UP dan kepala subbagian tata usaha UPT, khususnya eselon II, III dan IV.
Danny menuturkan bahwa pelantikan ini bukan untuk dirinya pribadi, tetapi untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Makassar.
"Ini murni bukan untuk saya. Saya sebentar malam bisa tidur tenang dan nyenyak. Tapi, ini untuk Kota Makassar agar lebih maju," ujarnya.
Hal itu dibuktikan dengan ribuan karya dan 188 penghargaan baik skala nasional dan international yang diraih Kota Makassar selama masa jabatan Danny bersama Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal.
"Terima kasih atas bantuan dan supportnya selama ini. Kerja-kerja kita semua membuahkan hasil yang maksimal. Semoga dengan pelantikan ini akan ada lahir karya, ide dan penghargaan yang lebih banyak lagi," katanya mengharapkan.
Selepas kepemimpinan Danny Pomanto bersama Syamsu Rizal, tampuk kepemimpinan akan dijabat Iqbal Suhaeb selama 20 bulan ke depan yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pejabat Wali Kota Makassar dan disetujui Kementerian Dalam Negeri
Rencananya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akan melantik Kepala Balitbangda Sulsel ini pada Senin, 13 Mei 2019, di Balai Kota Makassar.
Selain itu, Iqbal akan bertugas selain menjalankan pemerintahan juga mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepada Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 2020 mendatang.
Pada Pilkada 2018 lalu, persaingan antara petahana Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) dengan pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) harus kandas, hingga hasil akhir Appi-Cicu kalah melawan kolom kosong, setelah sebelumnya pasangan DIAmi didiskualifikasi karena dianggap melanggar aturan.
