RUU ibu kota baru akan diajukan ke DPR Januari 2020

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru akan mulai diajukan ke DPR pada Januari 2020.

"RUU (ibu kota baru) sudah disiapkan, nanti dimasukkan Januari," kata Presiden Jokowi di konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa.

Lokasi calon ibu kota baru memiliki kontur berbukit dengan tanah merah yang licin saat hujan turun.

Presiden menyatakan bahwa belum ada keputusan final apakah ibu kota baru tersebut juga akan menjadi provinsi baru.

"Ini semuanya tetap nanti dibahas dengan DPR. Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara Pemerintah dengan DPR," ungkap Presiden.

Untuk mengatur pemerintahan di ibu kota baru, akan dibentuk Badan Otorita Ibu Kota pada akhir Desember atau paling lambat awal Januari 2020.

"Calonnya banyak, tapi belum diputuskan, apakah seperti wali kota atau gubernur itu nanti yang mau diputuskan. Ini bukan sesuatu yang harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut gagasan besar, perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jangan tanya kelihatan gampang dan enak. Ini pemikiran yang tidak mudah," tutur Presiden menjelaskan.

Sedangkan untuk nama ibu kota baru masih akan diputuskan hingga pertengahan 2020.

"Nama ibu kota saat pertengahan tahun. Pada saat nanti awal ground breaking, peletakkan batu pertama, nama akan langsung kami sampaikan," ungkap Presiden.

Presiden mengakui bahwa kunjungannya kali ini adalah kunjungannya pertama setelah memutuskan ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Sudah diputuskan luasan 256 ribu hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56 ribu hektare, untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektare. Kira-kira titiknya ada di sini, tapi istana di mana, nanti yang akan menentukan adalah urban planner setelah desain, gagasan diputuskan dan digambar detail dalam waktu 6 bulan," papar Presiden.

Ia memperkirakan pembangunan infrastruktur akan dimulai pada pertengahan 2020.

"Kami melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan itu sudah ada," ucap Presiden.

Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. Anggaran itu direncanakan dari APBN, swasta, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.