Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menggencarkan pemasangan plang di 1.710 rumah warga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) sebagai penanda untuk memudahkan pendataan dan distribusi bantuan sosial lainnya.
"Pemasangan plang ini salah satu tujuannya agar mudah diketahui dan dikenali," kata Kepala Dinas Sosial Sigi Ariyanto, di Sigi, Ahad.
Berdasarkan data Dinas Sosial Sigi 1.710 rumah yang dipasangkan plang PKH, tersebar di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru meliputi 14 desa, dari jumlah total 18 desa se-Kecamatan Sigi Biromaru.
Dinsos menyebut terdapat 238 rumah warga penerima PKH di empat desa meliputi Desa Maranta, Sindodo I, II dan II, yang belum dipasang plang PKH.
Ariyanto menguraikan jumlah penerima PKH tahap II tahun 2.022 di Kabupaten Sigi sebanyak 10.830 keluarga.
"Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, maka yang berhak menerima bantuan PKH sebanyak 10.830 untuk tahap II. Saat ini penyaluran PKH tahap II mulai dilakukan," ucap Ariyanto.
Ia menerangkan dalam pemasangan plang PKH, Dinas Sosial dibantu oleh para pendamping program PKH di masing - masing wilayah kerja.
"Dengan terpasangnya plang PKH, sehingga bantuan sosial ketika disalurkan tepat sasaran, serta bantuan sosial lainnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam PKH," kata dia.
Ia menambahkan belum lama ini Dinas Sosial Sigi memasang plang PKH di rumah warga penerima manfaat di Desa Ngatabaru, Pombewe, Loru, Jono Oge, Mpanau, Kalukubula.
Dia menjelaskan terdapat tujuh kategori yang diintervensi langsung oleh pemerintah lewat PKH yaitu kategori ibu hamil mendapat bantuan Rp3 juta, anak usia 0 - 6 tahun menerima bantuan Rp3 juta, pendidikan anak SD mendapat Rp900 ribu, SMP mendapat Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, penyandang disabilitas berat mendapat bantuan PKH Rp2,4 juta dan lansia usia 70 tahun ke atas Rp2,4 juga.
Bantuan sosial PKH diperuntukkan kepada masyarakat menengah ke bawah, untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, sebut dia, menjadi satu pendekatan dalam pengentasan kemiskinan daerah.
