Palu (antarasulteng.com) - Abrasi pantai di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, setiap tahunnya semakin mengancam pemukiman penduduk, akibat rusaknya karang dan menipisnya hutan bakau di wilayah tersebut.
"Di Desa Siboalong, Kecamatan Balaesang saja ancaman abrasi panjangnya sudah sampai 900 meter. Itu baru satu desa di kecamatan itu," kata anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari daerah pemilihan Donggala, Rusli Dg Palabbi, di Palu, Rabu.
Dia mengatakan, abrasi di desa ini tinggal tiga meter lagi sudah merobohkan pemukiman penduduk.
Kondisi yang parah juga terjadi di Desa Rerang, Kecamatan Damsol. Meskipun pemerintah Kabupaten Donggala beberapa tahun lalu pernah membangun penahan abrasi, namun belum menghentikan gerusan air terhadap bibir pantai.
Rusli mengatakan, jika pemerintah tidak segera membuat tanggul penahan abrasi yang kokoh bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat, berupa rusaknya bangunan tempat tinggal mereka.
"Kalau tidak segera ditanggulangi, biaya yang ditanggung masyarakat bisa lebih besar," katanya.
Di Desa Rerang, abrasi pantai sudah pada kondisi yang memprihatinkan karena jika air pasang, air laut masuk sampai ke pemukiman warga. Sebagian warga berinisiatif membangun sendiri tembok penahan abrasi, namun sebagian warga memilih pindah.
Padahal dulu bibir pantai dari pemukiman penduduk masih cukup jauh. Namun pelan tapi pasti, bibir pantai semakin mendekat ke rumah penduduk akibat abrasi.
Rusli menengarai, terjadinya abrasi tersebut akibat rusaknya batu karang dan semakin hancurnya hutan bakau akibat dibabat masyarakat setempat.
Batu karang sejak bertahun-tahun dijadikan masyarakat untuk material pembangunan rumah. Sementara bakau, dijadikan arang, pembangunan tambak dan keperluan lainnya.
Laju kerusakan hutan bakau di Sulawesi Tengah saat ini sudah dalam kondisi memprihatinkan. Pada 1989, luas hutan bakau masih mencapai 49 ribu hektare. Saat ini luas hutan bakau tinggal 29 ribu hektare.
Dari luasan tersebut, tinggal 31,53 persen atau sekitar 9.000 hektare dalam kondisi baik.
Sementara rusak berat mencapai 46 persen atau sekitar 13 ribu hektare. Sisahnya yakni 22 persen atau sekitar 6.000 hektare dalam kondisi rusak.
"Oleh sebab itu selain membangun penahan tembok juga perlu digalakkan penanaman kembali pohon bakau. Ini untuk jangka panjang sehingga abrasi bisa diminimalisir setiap tahunnya," katanya.
Rusli mengatakan, Badan Lingkungan Hidup daerah setempat segera memprogramkan penanaman pohon bakau khususnya di daerah-daerah yang ancaman abrasinya tinggi.
Dia mengatakan, masalah abrasi pantai menjadi salah satu kewenangan pemerintah provinsi sehingga wajar jika keluhan masyarakat terhadap abrasi tersebut diaspirasikan kepada pemerintah provinsi. (A055)
