"Pemerintah daerah harus cari solusi bagaimana memenuhi kebutuhan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal," ucap Anggota DPRD Provinsi Sulteng Ibrahim Hafid di Palu, Rabu.
Pernyataan Ibrahim Hafid berkaitan dengan desakan warga di Desa Loli yang meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan hunian tetap berbasis relokasi mandiri atau huntap mandiri.
Ibrahim mengatakan bahwa tempat tinggal menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia, yang harus terpenuhi.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang mendorong skema relokasi mandiri untuk pembangunan hunina tetap mandiri di atas lahan penyintas.
Akan tetapi, menurut dia, pembangunan hunian tetap berbasis relokasi mandiri target pembangunannya harus ditingkatkan, atau jangan hanya 160 unit yang hanya berada di Kota Palu.
Berdasarkan rencana PUPR periode 2021-2022 menargetkan pembangunan huntap skema relokasi mandiri sebanyak 3.050 hunian, yang menyasar penyintas bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulteng Rezki Agung menjelaskan pembangunan huntap relokasi mandiri yang ditangani PUPR tahap pertama sebanyak 160 hunian tersebar di empat kelurahan di Kota Palu.
Pembangunan tahap, awal baru dilaksanakan di Kota Palu. Setelah 160 unit itu rampung, program relokasi mandiri dilanjutkan di Kabupaten Sigi, Donggala dan Palu sebagai upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Ini yang perlu dicarikan solusinya, bagaimana agar target awal itu meningkat, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu. Sebab ini sudah dua tahun lebih setelah bencana masyarakat belum memiliki hunian," ungkap Ibrahim Hafid.
Menurut dia, daerah-daerah yang harusnya menjadi prioritas yakni daerah-daerah yang hingga saat ini masyarakatnya belum menempati hunian tetap, salah satunya di Desa Loli di Donggala dan Petobo, Kota Palu.
Karena itu, Ibrahim yang juga Anggota Fraksi NasDem mengemukakan akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulteng agar persoalan hunian tetap penyintas, masuk dalam agenda rapat dengar pendapat.
