Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi menargetkan pencabutan izin usaha yang tidak produktif bisa rampung pada Maret mendatang.
Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 untuk menindaklanjuti pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta pada Jumat (18/2), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas meminta agar pencabutan izin-izin dapat diselesaikan pada bulan Maret 2022 ini.
Mekanismenya, lanjut dia, yakni perizinan yang sudah clean dan clear dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) segera disampaikan kepada tim Satgas untuk dieksekusi pencabutannya.
"Saya kalau tanda tangan, hanya baca isinya dan saya teken. Ditujukan kepada siapa, saya tutup itu. Banyak yang kita cabut, teman-teman saya punya. Kalau ada konflik kebatinan, bisa enggak jadi barang itu. Tapi kita cabut saja," ungkap Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dalam Keppres Nomor 1 Tahun 2022, Bahlil menjelaskan tugas Satgas berdasarkan Keppres 1/2022 antara lain memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan; memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP, HGU, HGB, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan; menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut; serta melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, Presiden memerintahkan tim Satgas melakukan klasifikasi dan mengusulkan penunjukan langsung kepada organisasi atau kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, kelompok masyarakat, maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Sedangkan untuk penentuan penunjukannya dilakukan sesuai dengan arahan Presiden nantinya dan dilakukan secara kolektif kolegial.
"Dasar penunjukan siapa yang dikasih, semua menunggu kewenangan Presiden. Tugas kita adalah sebagai eksekutor dan menyiapkan materinya," ujar Bahlil Lahadalia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas Satgas dibutuhkan sinergi, terutama integrasi data antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian.
"Dengan adanya Satgas, maka masalah yang selama ini butuh waktu lama dan sulit dikoordinasikan dapat lebih mudah diselesaikan. Satgas ini bagusnya lagi memberikan jalan pintas, terutama kalau prosedur lama harus kita tender, maka kali ini untuk ekonomi berkeadilan, tim Satgas bisa merekomendasikan kepada Presiden tentang penunjukan langsung," ungkap Wakil Ketua Satgas III tersebut.
Ada pun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menilai proses pencabutan merupakan rangkaian panjang melalui analisis dan dalam hal tertentu harus dilakukan pengecekan lapangan secara langsung (field check), perlu dicatat apa yang dilanggar, dan memerlukan proses penapisan.
Wakil Ketua Satgas II itu menyetujui proses pencabutan mulai dilakukan secara bertahap.
"Saya mendukung baik kerja sama ini. Saya setuju tenggat waktu Maret, setiap minggu harus diumumkan yang akan dicabut izin-izinnya," ucap Siti.
Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku Wakil Ketua I Satgas juga menyampaikan pentingnya dilakukan penyusunan mekanisme kerja dan kelompok-kelompok yang nantinya akan mendapat fasilitas penunjukan langsung atas pemanfaatan lahan tersebut.
"Harus ditentukan jangka waktu pemanfaatan lahannya agar lahan-lahan yang diberikan tidak lagi diperjualbelikan," ujar Arifin.
Rapat perdana Satgas ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan koordinasi jajaran Eselon I yang tergabung sebagai Anggota Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi untuk menyusun mekanisme kerja, jadwal, dan memproses pencabutan izin-izin.
Sebelumnya pada awal Januari lalu (6/1), Presiden Joko Widodo melalui keterangan persnya menyampaikan amanatnya untuk melakukan pencabutan sejumlah IUP, IPPKH, HGU dan HGB yang tidak produktif, tidak ditindaklanjuti dengan RKAB, maupun yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Sesuai dengan arahan Presiden tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM telah menandatangani langsung 180 surat pencabutan IUP yang terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.
Ada pun sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, yang termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C.
