Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, langkah-langkah reformasi penguatan ekonomi RI sejalan dengan syarat keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sehingga Indonesia tidak perlu memulai persiapan dari dasar untuk menjadi anggota OECD.
“Sudah banyak bidang-bidang reformasi yang dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Bendahara Negara menyampaikan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann juga menunjukkan sikap apresiatif terhadap Presiden RI Joko Widodo sebagai pemimpin negara.
Apresiasi tersebut mengacu pada berbagai kebijakan reformasi yang dilakukan Indonesia di tengah situasi ketidakpastian global, terutama terkait dengan reformasi investasi dan reformasi perekonomian secara menyeluruh.
Menurut Menkeu, Sekjen OECD menilai reformasi yang dilakukan Indonesia sesuai dengan kebutuhan negara dalam memperkuat perekonomiannya.
Menkeu mengatakan Pemerintah Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan OECD. Indonesia juga terhitung sebagai mitra kerja utama dari OECD.
Selain itu, Indonesia dengan OECD telah melakukan berbagai program kerja sama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan perpajakan, pergerakan modal, pengadaan publik, anti korupsi, dan lingkungan,” jelas Menkeu.
Menimbang hal tersebut, Presiden RI berharap proses keanggotaan Indonesia ke OECD dapat berjalan dengan baik dan cepat. Presiden juga berharap dengan bergabungnya Indonesia ke anggota OECD dapat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari OECD di Istana Merdeka, Jakarta,
Kamis (10/08). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas rencana Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.
