"Bongkar muat logistik surat suara Pemilu 2024 telah dilaksanakan di PT. Depo Toloan, Kelurahan Pantoloan, Palu pada Sabtu malam (23/12) hingga pagi hari tadi," kata Kasubbid Penmas Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari di Palu, Minggu.
Ia mengatakan Satgas OMB Tinombala terus melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan bongkar muat logistik surat suara di Kelurahan Pantoloan tersebut.
Pendampingan yang dilakukan, kata dia, yakni melakukan pengamanan dan pengawalan sejak logistik surat suara mulai tiba di pelabuhan peti kemas, kemudian peti kemas digeser ke PT. Depo Toloan, dan dilakukan bongkar muat serta distribusi surat suara ke KPU kabupaten dan kota di Sulteng.
"Surat suara untuk Pemilu 2024 yang tiba adalah surat suara Pemilihan Presiden Wakil Presiden, Surat Suara Pileg DPR RI, Pileg DPRD Kabupaten dan Kota dan surat suara Pileg DPRD Provinsi Sulteng," ujarnya.
Ia menerangkan, bongkar muat logistik berlangsung mulai pukul 20.07 WITA dan berakhir pukul 06.10 pada Minggu pagi.
Pendistribusian logistik, kata Sugeng, dilakukan pengiriman dimulai ke KPU Kabupaten Donggala, kemudian KPU Poso, KPU Kota Palu, KPU Morowali, KPU Parigi Moutong, KPU Morowali Utara, KPU Sigi, KPU Tojo Una-una, KPU Toli-toli dan KPU Buol.
"Proses bongkar muat dan distribusi logistik surat suara Pemilu 2024 berakhir dalam kondisi aman dan lancar," katanya.
Dia mengemukakan dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, surat suara Pemilu untuk tiga kabupaten belum didistribusikan, yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan dikarenakan posisi peti kemas yang memuat surat suara masih berada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Menurut dia, logistik tersebut direncanakan berangkat tanggal 26 Desember dan tiba diperkirakan 31 Desember 2024 di Pelabuhan Tangkiang, Kabupaten Banggai.
Lanjut Sugeng, pengawalan ketat yang dilakukan Satgas OMB Tinombala merupakan bentuk komitmen Polda Sulteng untuk mengamankan tahapan Pemilu 2024 agar tetap aman, lancar dan kondusif.
Sebelumnya, logistik Pemilu 2024 berupa surat suara DPD RI juga telah didistribusikan kepada 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah disusul logistik berupa alat kelengkapan TPS pada 17 Desember 2024.
