Kolaborasi BPJS Kesehatan dan TKMKB, perkuat mutu layanan di fasilitas kesehatan

Palu (ANTARA) - Dalam rangka memperkuat mutu layanan di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan menggelar pertemuan dengan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (07/03). Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba menyampaikan saat ini jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 3,15 juta jiwa. Artinya sudah hampir seluruh penduduk telah terdaftar ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Octo mengatakan, dari total kepesertaan tersebut, jumlah status keaktifan kepesertaan JKN tinggi yaitu 81,15% atau di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menandakan bahwa peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung dilayani tanpa adanya kendala dari sisi kepesertaan.

“Dari sisi sebaran fasilitas kesehatan, bisa dilihat dari total 325 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 38 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), hampir 50 persen berada di Kota Palu, sementara yang lain tersebar di kabupaten/kota," kata Octo.

Selain itu, biaya pelayanan kesehatan juga terus meningkat di tahun 2023. Hal ini disebabkan dengan adanya penambahan jenis layanan seperti Catheterization Laboratory (Cath Lab), Chemoteraphy dan Obgyn. Hal tersebut menandakan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Palu semakin baik dari segi akses dan layanan.

"Hanya saja memang sebaran fasilitas kesehatan yang masih kurang merata karena untuk sebarannya masih hanya terpusat di Kota Palu,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa Program JKN merupakan program berkelanjutan sehingga harus dipastikan agar dapat berjalan terus-menerus. Seiring dengan peningkatan akses layanan, harus dipastikan apakah pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta JKN telah sesuai dengan prinsip JKN yang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Harapannya dari layanan yang bermutu tersebut, biaya tetap terkendali karena terkadang antara kendali mutu dan kendali biaya terkadang dibenturkan atau memiliki perspektif yang berbeda.

“Kegiatan TKMKB di tahun 2024 frekuensinya akan bertambah. Jika tahun lalu hanya dua kali dalam setahun sekarang dapat kita lakukan lebih dari itu dan bentuk kegiatannya tidak sebatas hanya pertemuan seperti ini saja tetapi juga terdapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya turun langsung ke lapangan dalam  bentuk audit medis ataupun audit klaim. Ke depan akan lebih banyak domainnya ke audit klinis sebagai organisasi profesi," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Octo juga meminta dukungan, khususnya kepada TKMKB, untuk memastikan dan melihat perkembangan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah agar dapat berjalan dengan baik, sehingga penyelenggaraan dan manfaat yang dihadirkan Program JKN dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada tim TKMKB yang senantiasa berkomitmen mengawal Program JKN sehingga tetap berjalan baik.

Sementara itu, Ketua TKMKB, Faridnan mengungkapkan akses pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah terus meningkat. Dirinya juga meyakini bahwa akses pelayanan dari tahun ke tahun pasti akan meningkat lagi.

“Tahun-tahun sebelumnya kami juga banyak turun ke lapangan diantaranya ke Buol dan Tolitoli. Untuk tahun ini kami telah rencanakan turun lapangan lagi untuk melakukan audit medis. Audit medis ini sangat penting karena internalnya ada di audit medis. Banyak kami temukan kasus di lapangan petugas yang kurang mengerti koding, dan salah menegakkan diagnosis, namun setelah diberikan penjelasan melalui sosialisasi, sudah meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Harapan saya sebagai ketua tim kendali mutu kendali biaya di provinsi sulawesi tengah, kinerja tim TKMKB bisa lebih baik lagi dibanding tahun lalu,” tutupnya. (tm/nh)