Parigi Moutong, Sulawesi Tenga (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong, Polda Sulawesi Tengah melibatkan sebanyak 2.556 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada 16 April 2025.
"Polres Parigi Moutong melibatkan kekuatan sebanyak 2.556 personel untuk mengamankan pelaksanaan PSU di Parigi Moutong," kata Kapolres Parigi Moutong AKBP Jovan Reagan Sumual di Parimo, Minggu.
Ia menerangkan 2.556 personel gabungan tersebut terdiri dari 620 personel Polres Parigi Moutong, 100 personel bawah kendali operasi (BKO) Polda Sulteng, 200 personel BKO Brimob Polda Sulteng atau 2 satuan setingkat kompi (SSK), dan ditambah 1.636 personel petugas ketertiban tempat pemungutan suara (PKTPS).
Ia menjelaskan bahwa apel pergeseran pasukan telah dilaksanakan pada hari ini, Minggu (13/4) yang menunjukkan bahwa Polres Parigi Moutong, Polda Sulteng, TNI, PKTPS serta instansi terkait lainnya telah siap mengamankan pelaksanaan PSU di Kabupaten Parigi Moutong.
Menurut dia, 2.556 personel ini akan menunjang pelaksanaan kegiatan pengamanan tempat pemungutan suara yang berjumlah 818 TPS dengan klasifikasi tingkat kerawanan yang berbeda-beda.
"Pilkada merupakan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Untuk itu, kami juga berharap pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan sehat serta sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil," ujarnya.
Oleh karena itu, Kapolres mengimbau kepada seluruh petugas pengamanan agar tetap menjaga kesehatan, serta menyiapkan fisik dan mental dengan dilandasi oleh integritas, ketulusan, keikhlasan, loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pengamanan kepada masyarakat.
Ia meminta agar menghindari sikap dan tindakan yang tidak simpatik, arogan dan lain-lain yang tidak mencerminkan karakteristik jati diri sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
"Bertindak secara tegas, namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum maupun pelanggaran protokoler kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara yang akan berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas secara umum," katanya.
Ia juga meminta setiap petugas pengamanan TPS agar menjalin kerja sama yang harmonis dengan seluruh instansi terkait dan masyarakat.
