OPINI - Air bersihpun bisa disuply ke ibu kota baru dari Sulteng

id Hasanuddin Atjo

Kepala Bappeda Sulteng Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP (Antarasulteng.com/Anas Massa)

Gubernur Longki Djanggola yang juga Ketua APSI akan memberikan perhatian khusus terhadap peran Sulawesi Tengah bagi kebutuhan pembangunan dan bisnis lainnya di ibu kota baru. 
Palu (ANTARA) - Pascakeputusan Presiden Joko Widodo yang memindahkan ibu kota Negara pada 26 Agustus 2019, banyak orang mulai mendiskusikan prospek dan peluang bisnis serta kebutuhan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya di irisan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Panajam Paser Utara. 

Sulawesi Tengah sendiri sangat diuntungkan dengan keputusan tersebut karena wilayah bagian barat provinsi ini, terutama Donggala, Palu, Tolitoli dan Buol berhadapan langsung dengan Pulau Kalimantan.

Posisi ini menjadikan Sulteng dapat berperan sebagai supplier bahan tambang galian C, pangan, sumber daya manusia bahkan air bersih. 

Menurut Bappenas, pembangunan ibu kota baru tersebut dibagi dalam beberapa tahapan yakni (1) Tahun 2020 persiapan regulasi; (2) 2021 penyediaan lahan; (3) 2021-2024 Pembangunan kawasan inti; (4) 2022-2024 Pembangunan kawasan; (5) 2024 Pemindahan ibu kota dimulai dan (6) 2025-2029 Pembangunan kawasan pendukung lalu (7) 2025-2045 pembangunan tahap akhir.

Tambang Galian C

Kota Palu dan Kabupaten Donggala memiliki deposit galian C yang besar dan berkualitas. Sejak lama, kedua wilayah ini menjadi pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Pulau Kalimantan. 

Pada 28 September 2019, Kepala Bappeda Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo yang didampingi Kabid Dalmonev Bappeda Rivan Burase sempat berdialog dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola di rumah jabatan sebelum berangkat ke Balikpapan dalam rangka rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi (APSI).

Dalam dialog itu, Longki Djanggola yang juga Ketua APSI akan memberikan perhatian khusus terhadap peran Sulawesi Tengah bagi kebutuhan pembangunan dan bisnis lainnya di ibu kota baru. 

Beberapa point penting yang dibahas antara lain bagaimana mekanisme suplai galian C lebih ditata lagi sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi daerah seperti mengembangkan industri precast (beton pracetak dan pratekan). 

Termasuk pula mekanisme pasarnya; dampak lingkungan dapat diminamilisir antara lain bagaimana angkutan material dari sumbernya ke tempat penimbunan tidak lagi menggunakan dump truck, tetapi sudah menggunakan conveyer belt semi tertutup, sehingga tidak lagi menimbulkan dampak debu, merusak jalan karena meteraial yang tercecer dan beban terhadap jalan dari dump truck. 

Juga bagaimana mengurangi kemacetan di jalan trans Sulawesi poros Palu-Donggala yang mulai dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Tidak hanya itu juga akan diupayakan redesain eksploitasi tambang galian C dan sistem bagi hasil yang belum memberi keuntungan bagi daerah.

Gubernur Longki juga tertarik terhadap redesain agar pascaeksploitasi, kawasan tambang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan ekonomi baru, misalnya permukiman atau kegiatan ekonomi lainnya. 

Baca juga: SDM unggul harus sesuai standar pasar kerja
Baca juga: Sulteng akan fokus kembangkan industri beton pracetak.
Danau Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulteng. (Antaranews Sulteng/HO-Deadline News)

Suplai air bersih

Selain mendiskusikan tentang galian C, juga dibicarakan pengembangan SDM, suplai pangan dan kemungkinan Sulawesi Tengah menjadi pemasok air bersih bagi ibu kota baru. 

Penyediaan air bersih dengan pindahnya ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan menjadi salah satu pertimbangan. Diprediksi bahwa hingga 5-10 tahun mendatang, kebutuhan air bersih di ibu kota baru masih tercukupkan. Namun setelah periode itu perlu dicarikan alternatif suplainya.

Tambu-Kasimbar akan dirancang menjadi jembatan penghubung antara ibu kota negara baru dengan kawasan timur Indonesia. Di radius Kawasan Tambu terdapat dua danau yang cukup luas dan dalam yaitu Danau Talaga dan Rano. Kedua danau ini dapat dikelola menjadi cadangan air baku untuk kebutuhan konsumsi, mandi dan cuci sekaligus kebutuhan industri baik untuk Ibukota baru maupun Sulawesi Tengah.

Dalam dialog interaktif luar studio kerja sama Bappeda-RRI Palu di luar studio, Rabu 28 Agustus 2019, Hasanuddin Atjo mengemukakan bahwa kawasan Tambu-Kasimbar dapat diperjuangkan menjadi kawasan strategis nasional.

Pasalnya, bila nantinya terbangun tol Tambu-Kasimbar, posisi kawasan ini menjadi sangat strategis, karena menjadi simpul pertumbuhan dan pemerataan bagi pembangunan ekonomi di wilayah utara, selatan dan timur Sulawesi Tengah.

Selain itu keberadaan danau Talaga dan Rano sekitar Tambu-Kasimbar dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama penyediaan air baku bagi kebutuhan Konsumsi dan lainnya bagi ibu kota baru maupun Sulawesi Tengah. 

Karena itu tata kelola lingkungan dan DAS kawasan Tambu-Kasimbar perlu menjadi agenda pembangunan 2020-2024 di saat Kepala Bappeda Sulteng menjadi narasumber pada forum pengelolaan DAS terpadu Sulawesi Tengah tahun 2019. 

Demikian beberapa point yang dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi pada kesempatan lain. (*Kepala Bappeda Sulteng).

Baca juga: OPINI - Esensi pindah ibu kota Negara dan response Sulawesi Tengah
Baca juga: Gubernur: pemindahan ibu kota buka peluang ekonomi besar bagi Sulteng

 
Gubernur Sulteng Longki Djanggola tersenyum saat membuka halaman demi halaman buku Kilas Balik Sail Tomini 2015 didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Hasanuddin Atjo (kanan) di Palu, Sabtu (27/2). (Antarasulteng.com/Rolex Malaha)


 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar