Sekdaprov: Pencegahan korupsi untuk entaskan kemiskinan di Sulteng

id Pasigala ,Sulteng ,Sandi ,Pemprov Sulteng ,Korupsi

Sekdaprov: Pencegahan korupsi untuk entaskan kemiskinan di Sulteng

Sekdaprov Sulteng Moh. Hidayat Lamakarate memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan FGD yang diselenggarakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Sulteng di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin (24/2). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah, Moh. Hidayat Lamakarate menyatakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sangat menentukan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng).



"Berhasil tidaknya pencegahan korupsi akan menentukan upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, penguatan sendi-sendi   demokrasi dan upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur," kata katanya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Merangkai integrasi, menjaga sinergi dalam pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin.



Pada kegiatan yang diselenggarakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Sulteng itu,  Hidayat menekankan pencegahan korupsi  harus terus menjadi salah satu prioritas utama berbagai pihak, utamanya aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisas perangkat daerah (OPD), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota di Sulteng .



Ia menambahkan upaya tersebut merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencengahan korupsi yang menetapkan sektor pengadaan barang dan jasa  sebagai  salah  satu fokus yang perlu ditingkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitasnya dalam penggunaan anggaran.



"Untuk itu saya berharap seluruh kepala OPD  di lingkup Pemprov Sulteng dan pengelola pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulteng agar bekerja keras dan berintegrasi serta mengoptimalkan  kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa," ujarnya.



Ia berharap berharap kegiatan FGD  tersebut dapat  ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkrit untuk membangun komitmen dan tekad dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan pemerintah di daerah  ke arah  yang lebih baik.