Jakarta (antarasulteng.com) - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, Ronald Rofiandri, mengatakan presiden Joko Widodo harus
menguji komitmen revolusi mental para kandidat yang akan dipilih mengisi
kursi menteri di pemerintahannya agar selaras dengan visi dan misinya.
Menurut Ronald, keberhasilan revolusi mental yang selama ini diusung
Jokowi dalam setiap kampanye politiknya bukan tergantung pada struktur
kabinetnya yang terdiri atas 18 dari kalangan profesional dan 16 dari
kalangan profesional yang mewakili partai politik.
"Revolusi mental bisa dimulai di lingkaran terdalam dari
pemerintahan Jokowi yaitu kementerian, mulai dari budaya kerja,
bagaimana kemudian mengolah program-program dan menjalankan birokrasi,"
kata Ronald di Kantor Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Rabu.
"Artinya, Jokowi menyertakan juga pertanyaan terhadap para calon
bagaimana pandangan mereka terhadap revolusi mental yang dicanangkan.
Dilihat konsep mereka. Kalau sudah klop dengan Jokowi itu bisa menambah
nilai lebih," tambahnya.
Adapun Jokowi, kata Ronald, juga harus ekstra hati-hati dalam
menunjuk menteri dalam pemerintahannya nanti agar tidak terjadi bongkar
pasang kabinet.
"Pencalonan awal memang harus ekstra hati-hati agar kekhawatairan
bongkar pasang kabinet bisa dihindari. Tidak elok juga kalau terjadi
karena akan menghambat keberlanjutan program," jelas Ronald.
Menurut Ronald, uji publik terhadap para calon menteri juga bisa
dilakukan seperti yang pernah diterapkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
"SBY sudah mempraktekan menteri-menteri kemarin yang dipanggil,
untuk dimintai keterangannya, bersedia tidaknya, dengan cara terbuka,"
kata Ronald.
"Kalau lelang jabatan, karena di level kementerian baru pertama kali
jadi resiko sangat besar. Mungkin bisa dilakukan untuk beberapa
kementerian, kalau pun mau dilakukan dari kalangan profesional dengan
menggunakan lelang jabatan itu, tapi jangan kementerian yang vital,"
ujarnya.
Ronald menambahkan usai Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya, saat
ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah terkait kebijakan
Jokowi untuk melarang menteri yang merangkap jabatan di partai politik.
"Yang ditunggu-tunggu yang menjadi terobosan kalau ada calon dari
pimpinan parpol, apakah Jokowi akan tegas untuk menerapkan aturan tidak
boleh rangkap jabatan," kata Ronald.(skd)
Berita Terkait
Jokowi disambut lautan rakyat Muna saat kunjungi Pasar Laino
Senin, 13 Mei 2024 13:17 Wib
Zulhas bantah bahas kabinet pada kunjungan rombongan PAN temui Jokowi
Jumat, 10 Mei 2024 16:41 Wib
Jokowi: Tambak tak dimanfaatkan bisa dikembangkan budidaya ikan nila
Rabu, 8 Mei 2024 13:17 Wib
Jokowi tanggapi santai foto dirinya "hilang" di kantor DPD PDIP
Rabu, 8 Mei 2024 13:09 Wib
Presiden Jokowi resmikan modeling budidaya ikan nila salin di Karawang
Rabu, 8 Mei 2024 9:19 Wib
Presiden minta hati-hati kelola setiap Rupiah anggaran yang dimiliki
Senin, 6 Mei 2024 15:49 Wib
Jokowi:Jangan sampai alkes tak berguna karena kurang dokter
Senin, 6 Mei 2024 12:37 Wib
Mentan dampingi Presiden Jokowi tinjau panen jagung di Sumbawa
Kamis, 2 Mei 2024 14:07 Wib