Rusdy Mastura minta pemda fokus atasi kemiskinan dan stunting

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu agar fokus mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

"Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat harus digunakan dengan tujuan mencapai pembangunan nasional yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan stunting," kata Rusdy Mastura, di Palu, Rabu.

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan masalah kemiskinan utamanya kemiskinan ekstrem harus dituntaskan hingga mendekati angka nol persen dan stunting tersisa 14 persen.

Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian serius bupati dan wali kota di Sulteng, agar memfokuskan penggunaan anggaran pada pengentasan kemiskinan dan stunting.



Ia mengatakan tingkat kemiskinan Sulteng semakin menurun. Pada Maret 2021 kemiskinan Sulteng berada pada angka 13 persen, menurun menjadi 12,33 persen pada 2022, atau turun sebesar 0,67 persen.

Dengan angka itu, kata dia, jumlah orang miskin berkurang sebanyak 16 ribu orang lebih, dari 404,44 ribu orang miskin pada 2021 menjadi 388,35 ribu orang pada 2022.

Ia mengatakan upaya yang dilakukan untuk menurunkan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan miskin, melalui pemberian bantuan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas kelompok miskin.



"Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui program-program inovasi," katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota juga harus fokus menurunkan angka pengangguran, dengan melakukan inovasi dan sinergitas untuk membuka lapangan kerja baru.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Sulteng sebesar 3,67 persen, turun dibandingkan 2021 yang sebesar 3,73 persen, dan indeks gini rasio tergolong rendah pada angka 0,32.



"Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, sehingga dalam menangani persoalan krusial seperti ini perlu dukungan para pihak, tidak terkecuali UMKM, selain industri-industri besar melalui akses kesempatan kerja," katanya.