Palu, (antarasulteng.com) - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Abdullah Hehamahua SH MM meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan Katru Tanda Penduduk elektronik (KTP-E).
Permintaan itu disampaikan Abdullah Hehamahua usai memberikan ceramah ilmiah kepada civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Auditorium perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut, Jumat.
"Sebaiknya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan dan pengadaan blangko KTP-E, karena mengenai E-KTP sedang di proses karena adanya dugaan kerugian negara atas kegiatan tersebut," minta Abdullah Hehamahua.
Abdullah Hehamahua mengatakan Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau instansi lain mengenai database wajib KTP-E.
Menurut dia, sampai dengan saat ini database untuk wajib KTP-E belum final atau belum dapat dijadikan patokan pengadaan blangko pembuatan dan perekaman KTP-E.
Karena, kata dia, Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perbaikan data base jumlah wajib KTP-E dengan berkoordinasi serta melakukan konfirmasi dengan instansi lainnya untuk penguatan database.
"Saran saya Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perbaikan database dengan melibatkan instansi lainnya untuk penguatan data jumlah masyarakat yang layak memiliki e-KTP," katanya.
Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr Abdullah Hehamahua SH MM hadir di IAIN Palu disambut langsung oleh Rektor Prof Dr H Zainal Abidin M Ag.
Abdullah Hehamahua memberi ceramah ilmiah dihadapan 500 mahasiswa-mahasiswa IAIN Palu dari berbagai fakultas, dengan tema Peta Pergulatan Politik Nasional.
Berita Terkait
Mentan: Kami tak akan pandang bulu dalam berantas korupsi di Kementan
Jumat, 17 Mei 2024 15:08 Wib
KPK panggil pimpinan perusahaan sekuritas sidik korupsi di PT Taspen
Jumat, 17 Mei 2024 15:06 Wib
Aktivis: Calon Pansel KPK harus berindependensi sangat tinggi
Minggu, 12 Mei 2024 16:48 Wib
Presiden kaji nama-nama calon anggota pansel KPK
Kamis, 9 Mei 2024 13:01 Wib
KPK panggil Plh Kadishub Kota Bandung Asep Koswara
Senin, 6 Mei 2024 14:54 Wib
KPK hadirkan empat saksi dari Kementan dalam sidang SYL
Senin, 6 Mei 2024 12:34 Wib
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 15:03 Wib
KPK segera sidangkan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
Selasa, 16 April 2024 16:12 Wib