Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pihaknya memperkirakan Sulawesi Tengah memerlukan hunian sementara untuk 23.413 kepala keluarga.
"Angka itu hanya perkiraan, masih perlu verifikasi. Hingga saat ini belum dapat dipastikan berapa jumlah hunian sementara yang diperlukan," kata Sutopo dalam jumpa pers di Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Graha BNPB, Jakarta, Jumat.
Sutopo mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 1.200 unit barak, masing-masing untuk 12 kepala keluarga, sehingga akan dapat menampung 14.400 kepala keluarga.
Kekurangan hunian sementara untuk 9.013 kepala keluarga akan dibangun dengan bantuan atau partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
Saat ini, yang sudah merencanakan dan sedang membangun hunian sementara untuk masyarakat Sulawesi Tengah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Sinergi BUMN (BNI, BTN, Telkom, Wijaya Karya dan Waskita Karya).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah selesai membangun 100 unit untuk 100 kepala keluarga, sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana sudah membangun 200 unit dari rencana 2.000 unit.
PMI akan mendirikan 10 kamp terpadu untuk 1.739 kepala keluarga di Palu (lima kamp untuk 1.135 kepala keluarga, Donggala (empat kamp untuk 400 kepala keluarga dan Sigi (satu kamp untuk 204 kepala keluarga), sedangkan Sinergi BUMN akan membangun 1.500 unit hunian sementara.
"Kami mengimbau dunia usaha, perbankan dan lain-lain bisa membantu pembangunan hunian sementara. Masyarakat kemungkinan akan tinggal di hunian sementara selama dua tahun sebelum mendapat hunian tetap," katanya.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djonggala telah memutuskan masa tanggap darurat penanganan bencana berakhir pada Jumat (26/10) dan menetapkan status transisi darurat ke pemulihan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak Sabtu (27/10) hingga Selasa (25/12).
Dalam rapat koordinasi pada Kamis (26/10), tiga kepala daerah terdampak bencana, yaitu Wali Kota Palu, Bupati Sigi dan Bupati Donggala, menyatakan penanganan kondisi masyarakat masih sangat kompleks sehingga masih diperlukan penanganan darurat.
"Sedangkan Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan kondisi masyarakat sudah kondusif, untuk mempercepat pemulihan perlu koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga masuk ke tahap transisi darurat menuju pemulihan," kata Sutopo.
Baca juga: PUPR: huntara bagi pengungsi digunakan mulai desember
Baca juga: Pemerintah bangun 908 huntara korban gempa-likuifaksi Petobo
Baca juga: Huntara kementerian PUPR bernilai Rp500 juta perunit
