Palu (antarasulteng.com) - DPRD Kota Palu akan mengambil langkah inisiatif membongkar sejumlah kasus tanah di Kota Palu yang hingga kini tak kunjung tuntas antara warga dengan pemerintah.
Langkah tersebut antara lain melalui dengar pendapat dengan mempertemukan antarpihak terkait.
"Besok (Selasa, 13/1) akan ada hearing antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Talise, terkait lahan di Jalan Soekarno Hatta. Kemudian Kamis hearing dengan warga Kelurahan Tondo, juga masih kasus lahan," kata anggota DPRD Dapil Palu Timur-Mantikulore, Bey Arifin di DPRD Kota Palu, Senin (12/1).
Terkait hearing hari Selasa, politisi Partai Hanura ini mengatakan pihaknya akan mendatangkan BPN Provinsi dan Kota, serta instansi terkait, sebab menurutnya permasalahan agraria di Kota Palu menjadi masalah prioritas yang segera diselesaikan.
"Masalah agraria sudah menjadi masalah nasional,†katanya.
Terkait lahan seluas 400 hektare di Kelurahan Talise, anggota Komisi I DPRD ini menuturkan berdasarkan kesepakatan masyarakat dan pemerintah sebelumnya, lahan itu sebagian akan dihibahkan kepada warga.
"Sebagian lahan itu akan diberikan kepada warga untuk tempat pemukiman. Tapi belum jelas berapa hektare yang akan diberikan, besok kepastiannya, yang jelas warga Talise tidak ingin lagi dijanji," ujarnya.
Selain itu, lanjut Bey, warga menolak Tempat Pemakaman Umum warga Talise dipindahkan di Poboya. Sebab menurut warga lahan yang ada di Kelurahan Talise masih sangat luas.
"Lahan seluas 400 hektare itu, di dalamnya sudah termasuk lahan untuk TPU Islam, karena warga tidak mau pemakaman umum dipindahkan ke Poboya," katanya.***
