Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar) Provinsi Sulawesi Tengah memecat Rizal Arwie (RA) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) karena diduga berperkara hukum.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Amran Bakir di Palu Senin mengatakan pemberhentian RA dari pimpinan partai itu karena yang bersangkutan tersandung kasus dugaan tindak pidana pengancaman dengan senjata dan dugaan penggelapan aset milik Pemerintah Kabupaten Bangkep.
Bakir mengatakan RA juga telah diberhentikan sebagai fungsionaris Partai Golkar sebelum dilakukan penahanan oleh Polres Bangkep.
"Sehingga jangan ada salah persepsi bahwa RA itu sejak ditahan di Polres tidak lagi berstatus sebagai Ketua DPC Golkar Bangkep karena sudah dicopot dari jabatannya," ujarnya.
Ia menyebutkan surat pemberhentian Rizal Arwie sebagai Ketua DPC Partai Golkar tersebut sejak 7 Maret 2022, sekaligus juga diterbitkan surat penunjukkan Nasser Djibran sebagai pelaksana tugas harian (Plh) pimpinan partai itu.
Ia menjelaskan proses pemecatan RA telah melalui mekanisme partai yang berawal dari terbitnya surat perintah untuk membentuk tim pengumpul bahan keterangan tentang dinamika Partai Golkar di Bangkep pada Februari lalu.
Tim tersebut bergerak cepat, dengan jangka waktu dua hari mulai 23-24 Februari 2022, hingga menghasilkan keputusan pencopotan RA sekaligus pengangkatan Plh pada pucuk pimpinan DPC Golkar Bangkep.
Bakir menambahkan pencopotan RA dari Ketua DPC Golkar Bangkep belum serta merta mencabut keanggotaannya sebagai kader partai itu.
Berkaitan dengan jabatan RA sebagai Wakil Ketua DPRD Bangkep, Bakir menjelaskan DPD Partai Golkar Sulteng melalui fraksi akan mengambil langkah sesuai mekanisme agar tugas-tugas sebagai wakil rakyat tetap berjalan.
Bakir juga menegaskan Partai Golkar tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap RA sesuai keputusan DPD Golkar Sulteng, berdasarkan masukan dari DPC Golkar Bangkep.
Berita Terkait
Airlangga: Ridwan Kamil dapat tiket Golkar dan Gerindra do Jabar
Jumat, 12 April 2024 6:51 Wib
Indonesia butuh demokrasi gotong-royong
Jumat, 12 April 2024 6:49 Wib
Airlangga tanggapi kemungkinan aklamasi di Munas Golkar
Senin, 8 April 2024 8:47 Wib
Dua ormas Golkar serahkan dukungan untuk Airlangga Hartarto
Minggu, 7 April 2024 20:27 Wib
Zulhas tegaskan pembagian kursi menteri hak prerogatif presiden
Selasa, 19 Maret 2024 13:23 Wib
Airlangga sebut hal biasa soal netralitas Jokowi yang disinggung PBB
Selasa, 19 Maret 2024 13:20 Wib
Pengamat Politik nilai Gibran mampu pimpin Partai Golkar
Senin, 18 Maret 2024 8:36 Wib
Airlangga sebut Joko Widodo dan Golkar memang sudah rapat
Senin, 11 Maret 2024 7:37 Wib