GAPKI Harap Tidak Ada Lagi Moratorium Sawit

Yogyakarta (antarasulteng.com) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berharap agar rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium perluasan areal perkebunan kelapa sawit agar dipertimbangkan karena akan melemahkan sektor perkebunan yang menjadi penyumbang devisa terbesar komoditas ekspor nonmigas itu.

"Sebaiknya pemerintah mendiskusikan terlebih dahulu kepada dunia usaha apakah moratorium diperlukan atau tidak," kata Sekjen Gapki Togar Sitanggang pada workshop wartawan dengan tema "Gambut untuk Budidaya Sawit yang Berkelanjutan, Mungkinkah?"

Workshop dua hari di The Alana Hotel Yogyakarta ini menghadirkan 20 wartawan dari Jakarta dan tujuh wartawan dari Sumut, Jambi, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulbar dan Jatim.

Acara ini dihadiri pula oleh Head of Public Relation PT. Astra Agro Lestari Indonesia, Taufan Mahdi yang juga Humas DPP Gapki bersama sejumlah stafnya.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan untuk mengeluarkan moratorium kelapa sawit mengingat sektor tersebut selama ini memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan devisa nasional, bahkan sumbangannya l;ebih dari ekspor migas.

Mengutip data BPS, Togar menyebutkan ekspor subsektor perkebunan tahun 2015 untuk produk kelapa sawit sebesar 18,65 miliar dolar AS, sementara karet hanya 4,75 miliar dolar AS, kelapa 1,35 mmiliar dolar AS, kakao 1,25 miliar dolar AS, dan kopi 1,10 miliar dolar AS.

Togar justru mempertanyakan kebijakan moratorium yang mana lagi akan diberlakukan mengingat selama ini sudah ada ketentuan tersebut. Moratorium perluasan lahan kelapa sawit sudah ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu 2011-2013, 2013-2015 serta 2015-2017.

"Kita justru mempertanyakan kepada pemerintah mana lagi yang akan dimoratorium," katanya.

Oleh sebab itu, tambahnya, Gapki meminta kepada pemerintah agar memberikan penjelasan kepada pengusaha sawit soal moratorium.

Dosen pascasarjana IPB Dr Ricky Avenzora mengatakan pihak yang paling senang apabila moratorium perluasan lahan sawit diberlakukan adalah negara-negara barat yang selama ini antisawit serta LSM dalam dan luar negeri.

"Sebenarnya adanya moratorium ini justru merugikan Indonesia sendiri karena sawit selama ini memberikan kontribusi besar bagi perolehan devisa," katanya.

Terus diserang

Togar memperkirakan program sawit nasional akan terus mendapat serangan dari negara barat produsen minyak nabati melalui lembaga swadaya masyarakat lokal dan asing.

"Walaupun segala upaya telah kita lakukan untuik menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan mereka tak benar, tapi serangan terhadap kita akan terus berlanjut, misalnya dengan menggunakan dengan isu kesehatan, dan lingkungan," katanya.

Menurut dia, berbagai tuduhan yang disampaikan kepada industri sawit Indonesia antara lain pertumbuhan perluasan lahan yang meningkat signifikan, sehingga merusak lingkungan hidup. Akibat perluasan lahan yang meningkat signifikan maka akan membinasakan binatang liar.

"Kampanye hitam lain yang disampaikan adalah minyak sawit merusak kesehatan," ucapnya.

Tuduhan tersebut, kata Togar, sebenarnya tidak benar karena perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di dunia dalam beberapa tahun hanya tumbuh 13,39 persen, sementara kedelai tumbuh 85,45 persen, bunga matahari 18,05 persen.

Togar mengatakan, kampanye hitam yang dilontarkan negara barat melalui LSM sebenarnya disebabkan minyak nabati mereka kalah bersaing dengan minyak sawit. Untuk menangkal kampanye hitam tersebut, dunia usaha bersama pemerintah hendaknya sama-sama terus mengkampanyekan peluang dan potensi sawit secara berkesinambungan. (A025)