Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur klausul syarat eks terpidana maju sebagai calon peserta pemilu, bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.
"Kami menganggap ketentuan Pasal 182 huruf g bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3), dan Pasal 22 E Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945," kata Fadli Ramadhanil selaku kuasa hukum Perludem sebagai pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin.
Pasal 182 huruf g tersebut menyatakan salah satu syarat sebagai peserta pemilu ialah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.
"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," demikian bunyi Pasal 182 huruf g UU Pemilu.
Di hadapan majelis hakim, Fadli juga menjelaskan empat basis argumentasi terkait perkara yang diajukan.
Pertama tentang kontestasi politik dan masifnya politik uang. Pascareformasi dan empat kali amendemen UUD 1945, menurut dia, masyarakat Indonesia sepakat dan berkomitmen terhadap pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau Luber Jurdil.
Namun, katanya, dalam perjalanannya, penyelenggaraan pemilu belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Hal itu dibuktikan dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 yang mengungkapkan pejabat politik atau pejabat yang dipilih secara demokratis menjadi jumlah terbanyak pihak terjerat kasus korupsi.
"Salah satu yang menjadi penyebab pejabat politik terjerat korupsi ialah tingginya biaya politik yang harus dijalani peserta pemilu," jelas Fadli.
Atas dasar itu, dia menilai pentingnya kerangka hukum yang membuka ruang dan kesempatan agar calon peserta pemilu adalah orang-orang dengan integritas baik.
Argumentasi kedua, lanjutnya, terkait pengujian pasal yang digugat yakni mengenai pentingnya persyaratan calon bagi kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan rentannya anggota DPD terjebak praktik korupsi.
Ketiga, dia menyampaikan terkait rasionalisasi masa tunggu mantan terpidana. Pemohon beranggapan masa tunggu penting untuk diperhatikan guna memberikan efek jera sekaligus daya cegah kepada pejabat politik yang dipilih dalam proses pemilu agar hati-hati dan tidak lagi melakukan praktik korupsi.
Keempat, Fadli menyampaikan berkaitan dengan sikap MK dalam beberapa putusan terkait persyaratan pencalonan peserta pemilu.
Sidang Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 itu dipimpin langsung oleh Hakim MK Saldi Isra dengan hakim anggota masing-masing yakni Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Perludem nilai eks narapidana maju pemilu bertentangan UUD
Berita Terkait
DSLNG ikut meriahkan IPA Convex 2024
Rabu, 15 Mei 2024 0:22 Wib
KPU RI: Caleg terpilih tak wajib mundur bila ikut Pilkada 2024
Jumat, 10 Mei 2024 11:00 Wib
KPU Parigi Moutong catat 334 orang ikut tes tertulis perekrutan PPK
Senin, 6 Mei 2024 20:28 Wib
Majukan pertanian Banggai, DSLNG utus enam pemuda ikut pelatihan terpadu di Jabar
Senin, 6 Mei 2024 19:10 Wib
Satpol-PP Palu libatkan 144 personel ikut pengamanan mudik Lebaran 2024
Senin, 8 April 2024 21:12 Wib
Lapas Palu ikut apel kesiapan pengamanan Idul Fitri
Senin, 1 April 2024 21:58 Wib
LPP Palu ikut Sosialisasi PEKPPP jajaran Kemenkumham Sulteng
Rabu, 27 Maret 2024 19:43 Wib
Pemkab Parigi Moutong siapkan 200 lansia ikut operasi katarak
Jumat, 8 Maret 2024 14:28 Wib