Bulog dan Pemkab Sigi salurkan sebanyak 21 ribu paket pangan murah

id Pangan murah, pasar murah, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, disperindagsigi, Pemkabsigi, Bulog Sulteng, Heriswan

Bulog dan Pemkab Sigi salurkan sebanyak 21 ribu paket pangan murah

Bulog dan Disperindag Sigi melakukan penandatanganan PKS terkait penyaluran paket pangan murah berlangsung di kantor Bulog Sulteng, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Kristina Natalia

Palu (ANTARA) -
Perusahaan Umum (Perum) Bulog bersama Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah bekerja sama menyalurkan 21 ribu lebih paket pangan murah lewat kegiatan pasar murah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat setempat.

 

“Kami telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Penyaluran pangan murah dilaksanakan mulai 17 Februari sampai dengan 6 Maret 2024,” kata Kepala Disperindag Sigi Agus Munandar usai penandatanganan PKS di kantor Bulog Sulteng, Kamis.


 


Ia menjelaskan, sebanyak 21.276 paket pangan murah akan disalurkan di 16 kecamatan Kabupaten Sigi dengan harga subsidi senilai Rp47 ribu per paket.


 


“Satu paket terdiri dari beras premium 5 kilogram, gula pasir 2 kilogram dan minyak goreng 2 liter dengan harga Rp85 ribu atau harga komoditisnya senilai Rp132 ribu per paket,” ujarnya.

 

Ia mengemukakan, tahun ini pelaksanaan pasar murah dibagi menjadi dua bagian, yakni menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 hijriah, menjelang Natal dan tahun baru 2025.

 

Pemkab Sigi menyiapkan anggaran pada masing-masing kegiatan senilai Rp1 miliar yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID)


 


“Sasaran 16 kecamatan itu akan dipusatkan kegiatannya di satu kecamatan saja, yakni di Kecamatan Marawola dengan syarat hanya masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapat kupon menerima paket pangan murah, karena program ini dikhususkan untuk warga prasejahtera,” tutur Agus.

 

Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng Heriswan menambahkan, kerja sama pelaksanaan pasar murah dengan Pemkab Sigi sudah dilaksanakan empat kali.


 


“Selama ini tidak ada keluhan masyarakat, bahkan tingkat kesulitan akses bisa dijangkau oleh pemerintah setempat,” kata dia.