Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan investor pasar modal di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tumbuh sebesar 35 persen atau diperkirakan sekitar 27 ribu-an investor di tahun 2024.
"Setiap tahun kami mengupayakan jumlah investor meningkat sebagai upaya untuk membangun iklim investasi pasar modal yang lebih baik," kata Kepala BEI Perwakilan Sulteng Putri Irnawati di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan tahun 2023 jumlah investor di pasar modal Sulteng tumbuh signifikan sebanyak 76.918 Single Investor Identification (SID) atau sekitar 48 persen, dibandingkan tahun 2022 hanya sekitar 52.060 SID.
Oleh sebab itu BEI optimistis tahun ini pertumbuhan tersebut dapat tercapai, karena investasi di bursa efek cukup minati masyarakat sebab modal awal investasi murah dan tidak memberatkan.
"Ini salah satu alasan mengapa masyarakat minta berinvestasi di pasar modal. Bursa efek juga dapat menjadi wadah untuk belajar membangun bisnis dan membaca peluang investasi," ujarnya.
Guna mewujudkan target tersebut maka BEI terus memperluas jangkauan sasaran melalui kegiatan edukasi baik menyasar segmen pemerintah daerah (pemda), sekolah, perguruan tinggi hingga sektor swasta.
Menurut data BEI jumlah transaksi pasar modal Sulteng tahun lalu sebesar Rp7 triliun, sebagian besar investasi dikuasai investor milenial dengan presentasi 63 persen usia 30 tahun ke bawah.
"Tren menunjukkan anak muda sangat tertarik dengan model investasi seperti ini, kami berasumsi modal dikeluarkan tidak besar sehingga itu yang menjadi daya tariknya," ucap Putri.
Dibandingkan dengan investor berdasarkan pekerjaan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya sekitar 7 persen melantai di pasar modal, pegawai swasta 31 persen, pelajar/mahasiswa 27 persen, pengusaha 16 persen, ibu rumahtangga 4 persen, guru 1,7 persen dan lainnya 14 persen.
"Pasar modal juga mengedukasi masyarakat bagaimana melihat ciri-ciri investasi legal dan investasi bodong, sebab akhir-akhir ini banyak orang tertipu karena investasi bodong. Bursa efek secara pengoperasiannya memiliki legalitas pemerintah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Puri menuturkan.
