Palu, (antarasulteng.com) - Dua pimpinan bank di Palu, Sulawesi Tengah, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi Perusda Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan terdakwa Sugendi Samudin.
Keduanya, Kepala Bank BTN cabang Palu Tri Indarto dan Kepala Bank Sulteng cabang Parigi Darsyaf Agus Slamat.
Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Djamaludin Ismail dan Jult Lumban Gaol serta Darmansyah sebagai hakim anggota di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri(PN) Palu, Senin, terungkap harga pembangunan rumah BTN PNS dibiayai bank sebesar Rp44 juta per unit.
Tri Indarto menjelaskan proposal diajukan perusda pada waktu itu senilai Rp2 miliar, tetapi yang diberikan hanya Rp800 juta, kemudian yang terealisasi Rp650 juta untuk pembangunan perumahan dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan (HGB).
"Pembiayaan tiap unit rumah sekitar Rp44 juta, dicairkan secara bertahap berdasarkan perkembangan pekerjaan,: kata Tri.
Sementara Kepala Bank Sulteng Cabang Parigi Darsyaf Agus Slamat mengatakan pihaknya memberikan kredit sebesar Rp250 juta dengan jangka waktu 9 bulan berdasarkan kontrak.
Usai pemeriksaan dua pimpinan perbankan itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Sugendi Samuddin.
Dalam keteranganya Sugendi mengatakan pembiayaan usaha-usaha dilakukan oleh Perusda telah melalui rapat direksi .
Menurut Sugendi, bila Pemkab Parigi Moutong pada waktu itu memberikan dana Rp500 juta, pihaknya kemungkinan akan bisa menutupi dana penyertaan modal dan hibah yang diberikan, dari hasil penjualan unit perumahan. Karena kata dia, system kredit diberikan bank non revolving.
Lebih lanjut kata Sugendi, saat itu Bupati Parimo melakukan pemotongan anggaran, padahal pihak DPRD telah menyetujuinya. Bahkan kata Sugendi, dirinya tidak pernah menerima uang sebesar Rp5 juta yang dijadikan sebagai uang muka untuk kredit perumahan yang dibangun.
"Saya mungkin pernah menandatangani satu atau dua unit uang muka sebesar Rp5 juta, tapi seingat saya tidak sampai 20 unit," ujarnya.
Sugendi Samuddin didakwa dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp828,66 juta di Perusda Parimo tahun 2006 hingga 2011.
Kasus ini berawal pada 2006, perusda menerima dana penyertaan modal dan hibah sebesar Rp2,84 miliar, yang keseluruhan anggaran tersebut dikelola terdakwa dan digunakan tanpa melalui rapat direksi.
Dari total anggaran itu, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp119,02 juta, kemudian Rp91,38 juta juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dari bantuan hibah Rp350 juta.
Terdakwa dalam pengelolaan keuangan tidak melaksanakan pencatatan atas peneriman dan pengeluaran perusahaan, maupun hasil penjualan 20 unit perumahan, justru melakukan penarikan cek sebesar Rp588,25 juta.
Berita Terkait
BTN beri penghargaan 42 mitra pengembang capai target penyaluran KPR
Selasa, 27 Februari 2024 10:53 Wib
Anggota DPR: BTN berperan penting pada pembiayaan perumahan rakyat
Jumat, 9 Juni 2023 14:59 Wib
Ratusan pelaku usaha di Palu terima sosialisasi pembiayaan perumahan
Senin, 22 Mei 2023 20:44 Wib
Pengamat pasar modal nilai tak ada urgensi penggabungan BNI dan BTN
Senin, 29 Agustus 2022 17:13 Wib
Erick Thohir: BTN kolaborasi BUMN lain solusi kebutuhan hunian milenial
Minggu, 3 April 2022 12:26 Wib
Antara BTN, KPR, dan hunian layak untuk rakyat
Jumat, 18 Februari 2022 13:45 Wib
Warga Bangkep ditemukan tak bernyawa di Perumahan BTN Pepabri Luwuk
Minggu, 2 Januari 2022 20:15 Wib
BTN terus genjot penyaluran KPR subsidi berbasis tabungan
Minggu, 21 November 2021 17:59 Wib