Pembangunan hunian tetap (huntap) program relokasi mandiri korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah dimulai dan ditandai dengan doa syukuran oleh warga setempat.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu Zulkifli saat menghadiri kegiatan tersebut, di Palu, Selasa petang mengatakan program relokasi mandiri sebagai alternatif guna percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsunami dan likuefaksi.
Dia menjelaskan dari sekitar 500 lebih Warga Terdampak Bencana (WTB) yang mendaftar program relokasi mandiri di Palu, hanya 160 kepala keluarga yang tervalidasi dan sisanya mengundurkan diri, bahkan ditemukan berkas ganda yang sebelumnya sudah memilih huntap di disediakan pemerintah di lokasi relokasi.
"160 KK yang tervalidasi data mereka sudah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan ini adalah awal kegiatan konstruksi," kata Zulkifli.
Diproyeksikan, pembangunan huntap program relokasi mandiri terlaksana maksimal di tahun 2021, dimana warga yang mengikuti program ini terdiri dari empat kelurahan, yakni Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan sebanyak 95 unit huntap, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga enam unit, Kelurahan Kayumalue Pajeko 20 unit dan Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli 39 unit.
Dia mengemukakan sebelumnya korban likuefaksi Petobo yang memasukkan data mereka mengikuti program relokasi mandiri, sekitar 300 kepala keluarga, namun pada proses verifikasi dan validasi sebagian membatalkan berkas mereka, sehingga data mengerucut tersisa tinggal 95 kepala keluarga.
"Dari 160 orang warga terdampak terlibat di program ini, sebagian besar merupakan korban likuefaksi Petobo," ucap Zulkifli.
Dia berharap pada proses kegiatan konstruksi nanti perlu peran aktif masyarakat mengawasi setiap pekerjaan fisik yang dikerjakan pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi.
Pada pekerjaan konstruksi huntap mandiri, berdasarkan lelang proyek yang dilaksanakan Kementerian PUPR akan dikerjakan PT Waskita, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang konstruksi.
"Huntap mandiri dibangun di lahan milik pribadi yang sudah memiliki alas hak atau bersertifikat dan ini syarat utama termasuk lokasi yang diajukan harus berada di zona aman," kata Zulkifli.
