Kepala daerah di Sulteng diminta belajar dari kasus korupsi Gubernur Sulsel

id Sulteng,Palu,Sulbar,Sandi

Kepala daerah di Sulteng diminta belajar dari kasus korupsi Gubernur Sulsel

Sejumlah kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengucapkan sumpah dan janji jabatan di depan Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam acara pengambilan sumpah dan janji jabatan serta pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 di Joyokodi Convention Center di Kota Palu, Jumat (26/2). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik yang marak akhir- akhir ini menujukan semakin rapuhnya moralitas pejabat dan kepala daerah . Salah satu penyebabnya karena biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup tinggi. Oleh sebab itu

Palu (ANTARA) - Kasus korupsi yang menyeret Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah patut dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), terutama kepala daerah yang baru saja dilantik.



Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad) Slamet Riyadi Cante mengatakan para pejabat dan kepada daerah di Sulteng penting memaknai bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat sebaiknya dijalankan dengan baik, penuh integritas dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.



“Sebab korupsi maupun gratifikasi bisa terjadi ketika ada kekuasaan, kewenangan, dan keserakahan," katanya di Kota Palu, Senin.



Demikian juga kepada pimpinan atau anggota partai politik (parpol) pengusung kepala daerah yang terpilih juga patut menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran bahwa dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah, rekam jejak penting dikedepankan, bukan karena pertimbangan besarnya mahar politik dan faktor kedekatan semata.



"Kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik yang marak akhir- akhir ini menujukan semakin rapuhnya moralitas pejabat dan kepala daerah . Salah satu penyebabnya karena biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup tinggi. Oleh sebab itu regulasi pilkada perlu dievaluasi,"ujarnya.



Ia mengatakan dibutuhkan komitmen dan transparansi parpol dalam proses penetapan calon pada saat pilkada berikutnya.



Ke depan, Slamet meminta para pimpinan parpol agar mekanisme penetapan calon sebaiknya di sampaikan kepada publik sehingga tidak terkesan transaksional dan lebih mengedepankan besaran mahar politik yang harus dibayar oleh bakal calon.



“Politik tanpa mahar yang menjadi branding bagi beberapa parpol sebaiknya dilaksanakan secara konsisten. Hal ini penting agar parpol yang identik sebagai rahim politik dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas,” jelasnya.

Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar