Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengoptimalkan program "semua bisa kerja" yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran demi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini digagas oleh Gubernur Sulteng yang merupakan penjabaran dari misi tentang pembukaan lapangan kerja - untuk membuka akses dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan, inklusif, integratif dan memiliki dampak sosial bagi masyarakat bawah," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh, dihubungi dari Palu, Sabtu.
Ridha Saleh menjelaskan program "semua bisa kerja" akan mengintegrasikan program kesempatan bekerja yang ada di organisasi perangkat daerah, swasta, perguruan tinggi, dan perangkat milik pemerintah serta BUMN.
Nantinya, tambah dia, terdapat potensi program "semua bisa kerja" akan berintegrasi dengan program para pemangku kepentingan tersebut, agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Misalnya, peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diintegrasikan dengan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial (CSR), serta industri yang menjadi tempat peluang kerja dan usaha di kawasan industri, serta perbankan yang menjalankan program kredit usaha rakyat.
Dari peluang tersebut, ia menjelaskan, terdapat dua sasaran skema yang didorong yakni terbukanya lapangan/lowongan kerja, serta adanya kesempatan kerja bagi tenaga lokal.
Oleh karena itu, menurut dia, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura akan menerbitkan kebijakan tentang kuota jumlah tenaga kerja lokal yang saat ini belum bekerja. Kuota itu, selanjutnya, diintegrasikan dengan peluang kerja di semua perusahaan nasional dan internasional yang berinvestasi di Sulteng.
"Ini dalam rangka merekrut tenaga kerja, jadi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Sulteng baik regional, nasional dan internasional harus merujuk ke kuota tersebut," ungkap Edang sapaan akrab M Ridha Saleh.
Salah satu bentuk kesempatan kerja tersebut antara lain membuka peluang usaha mikro atau industri rumahan yang akan diberdayakan oleh Pemprov Sulteng melalui penyediaan akses serta koneksi dengan pemangku kepentingan.
Baca juga: PPNI ingin pemda di Sulteng terapkan program satu perawat satu desa
"Sehingga orang yang bekerja tidak semuanya harus di perusahaan, di instansi, tetapi semua orang juga bisa menyediakan lapangan kerja misalnya dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah," sebutnya.
Saat ini, Ridha Saleh juga menguraikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulteng pada Februari 2021, tercatat 3,73 persen atau mencapai 58,73 ribu orang. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja terdapat 4 orang penganggur. Data BPS Maret 2021, Penduduk miskin di Sulteng sebesar 13 persen.
"Ini yang menjadi fokus Gubernur Sulteng yang intinya yakni mengurangi kemiskinan daerah dengan strategi mempercepat pembangunan kesejahteraan," katanya.
Baca juga: MUI Palu: Logo halal baru tidak perlu diperdebatkan
