"Kami telah melakukan beberapa persiapan Gernas BBI terdiri dari pendataan dan kurasi produk UMKM/IKM, launching logo, kick off sampai tahapan akhir yaitu harvesting pada bulan Agustus 2023," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Sulteng Rudy Dewanto, di Palu, Sabtu.
Sulteng menjadi salah satu provinsi lokasi fokus pelaksanaan Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Gernas BBI dan BBWI 2023 dilaksanakan di sembilan provinsi, termasuk Sulawesi Tengah bersama co-Campaign Manager dari Kementerian KKP RI dan Kementerian ESDM.
Rudy mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan adalah kurasi produk UMKM. Dari total 845 pelaku usaha yang mendaftar untuk ikut Gernas BBI dan BBWI, yang siap dikurasi sebanyak 172 pelaku usaha kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
UMKM tersebut terdiri dari kategori, kuliner 85 produk, fashion 35, 42 kerajinan dan 10 starup.
Ia mengatakan kegiatan peluncuran logo resmi Gernas BBI dan BBWI 2023 akan dilaksanakan pada saat Upacara HUT ke – 59 Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 April 2023, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
Sedangkan untuk kegiatan kick off Gernas BBI dan BBWI 2023, akan dilaksanakan dalam Acara Sulteng Ekonomi Syariah Expo 2023 pada tanggal 14 April 2023, bertempat di Taman GOR Palu," ujarnya.
Ia berharap kepada semua pihak terkait agar terus memonitoring kegiatan ini hingga akhir agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng, Richard Arnaldo mengemukakan untuk menyukseskan pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI tahun 2023, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral RI, organisasi perangkat daerah terkait tingkat Provinsi Sulteng, stakeholder, tim lintas BUMN dan BUMD.
Koordinasi itu bertujuan untuk membangun kesepahaman dan membahas strategi optimalisasi kegiatan Gernas BBI dan BBWI di Sulteng tahun 2023.
Gernas BBI adalah gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk industri kecil dan menengah (IKM).
