"Operasi Madago Raya sebagai operasi pemulihan keamanan guna mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Sulteng," kata Kasubid Penmas Bidang Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari di Palu, Selasa.
Ia mengatakan Operasi Madago Raya tahap II tahun 2023 telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2023, dan dilanjutkan kembali mulai dari tanggal 1 Juli 2023 sebagaimana surat perintah Kepala Polda (Kapolda) Sulteng Nomor: SPRINT/183/VI/OPS.1.1/2023 tanggal 26 Juni 2023.
Daerah Operasi Madago Raya meliputi empat kabupaten, yakni Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una.
Ia mengatakan Operasi Madago Raya tahap II tahun 2023 telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2023, dan dilanjutkan kembali mulai dari tanggal 1 Juli 2023 sebagaimana surat perintah Kepala Polda (Kapolda) Sulteng Nomor: SPRINT/183/VI/OPS.1.1/2023 tanggal 26 Juni 2023.
Sugeng menjelaskan operasi itu dilaksanakan oleh Polda Sulteng yang di back up oleh Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) TNI sebagai operasi pemulihan keamanan melalui kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi guna mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah itu.
Ia mengemukakan operasi itu dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penanganan dan penanggulangan terorisme di wilayah operasi.
Selain itu, melaksanakan penggalangan dan deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris (eks napiter), keluarga kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), simpatisan MIT dan kelompok masyarakat yang terpapar paham radikal.
"Juga terhadap yayasan atau organisasi yang terindikasi terpapar paham radikal guna menciptakan stabilitas kamtibmas di wilayah operasi dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme," katanya.
Operasi tersebut, kata dia, melibatkan sebanyak 301 personel Polda Sulteng yang dilakukan bersifat terbuka dan tertutup dengan mengedepankan fungsi preemtif dan preventif yang didukung kegiatan kepolisian lainnya.
Ia mengemukakan sasaran operasi, yakni segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN) yang terikat dengan jaringan/kelompok teroris di wilayah hukum Polda Sulteng.
