Masyarakat Provinsi Sulteng diminta beradaptasi terhadap dinamika TIK

id Diskominfosulteng, tik, komunikasi, informasi, Pemprov Sulteng, Sudaryano Lamangkona

Masyarakat Provinsi Sulteng diminta beradaptasi terhadap dinamika TIK

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah, Sudaryano R Lamangkona memberikan keterangan kepada jurnalistik terkait Literasi digitalisasi informasi. ANTARA/Moh Ridwan

Palu (ANTARA) -
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan masyarakat perlu beradaptasi terhadap dinamika Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi saat ini.
 
"Adaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi sangat penting supaya masyarakat lebih mudah memilah informasi yang positif dan negatif," kata Kelapa Dinas Kominfo Sulteng Sudaryano R Lamangkona di Palu, Minggu.
 
Menurut dia, kemajuan teknologi komunikasi saat ini menciptakan gelombang informasi semakin besar yang dapat diakses melalui berbagai kanal.
 
Publik sebagai konsumen teknologi harus mampu menyaring informasi yang muncul dari berbagai media komunikasi guna menangkal informasi bohong.
 
"TIK dapat bermanfaat bila digunakan pada tempatnya. Sebaliknya dapat berdampak negatif bila disalah gunakan untuk kepentingan tertentu. Penyalahgunaan informasi sangat riskan dan bisa menimbulkan masalah hukum bila penggunanya tidak bijak," tutur Sudaryano.

Salah satu saluran informasi yang rentan yakni media sosial, kanal ini tidak jarang digunakan oleh kelompok tertentu mendistribusikan informasi menyesatkan publik.
 
Guna menangkal itu semua, pihaknya melakukan berbagai upaya salah satunya menggencarkan edukasi TIK kepada publik mulai dari segmen pelajar, birokrasi hingga segmen umum.
 
"Edukasi TIK sebagai bagian dari literasi digital, sekaligus upaya pemerintah membangun sumber daya manusia (SDM) generasi muda pada sektor pendidikan," ujarnya.
 
Ia menambahkan, pihaknya juga melibatkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna menjaga keamanan data pemerintah dari potensi ancaman insiden siber.
 
Karena di era keterbukaan informasi saat ini tidak menutup kemungkinan ada kelompok-kelompok tertentu mengganggu sistem keamanan data pemerintah.
 
"Ancaman itu pasti ada, sebelum terjadi kami lakukan proteksi dan pencegahan dini," kata dia.