Sekda-Sulteng: Penyaluran pupuk bersubsidi harus dievaluasi

id Pupuk bersubsidi,Pemprov Sulteng,Sekda Sulteng,Novalina,Petani Sulteng

Sekda-Sulteng: Penyaluran pupuk bersubsidi harus dievaluasi

Petani menyemprotkan pupuk cair pada tanaman tomatnya di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (24/10/2023). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)

Palu (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekda Sulteng) Novalina menyatakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat kabupaten dan kota harus mengevaluasi kembali penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.

"Hal ini agar penyaluran pupuk ke petani tepat sasaran, agar petani dapat menggarap lahan dan melakukan kegiatan pertanian dengan baik, sehingga tidak terkendala pupuk," ucap Novalina, di Kota Palu, Selasa.

Novalina menyampaikan hal itu, saat ia mewakili Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menghadiri kegiatan fokus group diskusi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2023 dan persiapan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tahun 2024.

Dalam kegiatan itu, Novalina mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memberikan perhatian ke sektor pertanian, termasuk kepada petani.

Hal ini diikutkan dengan upaya mengoptimalkan penyediaan pupuk bersubsidi, agar dapat dapat memperoleh pupuk dengan harga murah dan terjangkau.

Namun, ia mengakui bahwa, terdapat beberapa problem dalam penyaluran pupuk bersubsi.

"Permasalahan pupuk bersubsidi di Sulteng masih banyak berkutat pada tidak tepatnya petani penerima manfaat, dan alur penyaluran pupuk bersubsidi yang menyimpang dari aturan," ucapnya.

Oleh karena itu, ujar dia, FGD penyaluran pupuk harus membahas dua problem tersebut, dan mencari jalan keluarnya, agar pupuk bersubsidi dapat dinikmati oleh petani yang benar - benar berhak menerima.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang strategis ini untuk mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh, untuk menyelesaikan berbagai masalah seputar pupuk bersubsidi," kata dia.

Novalina menguraikan bahwa sampai dengan November 2023 penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional baru 68 persen. Sementara untuk Sulteng, penyerapan pupuk bersubsidi jenis urea baru 56 persen dan NPK phonska 69 persen.

Karena itu, kata dia, diperlukan usaha-usaha percepatan untuk mengejar ketertinggalan agar pupuk terserap optimal di sisa waktu tahun 2023.

Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng mencatat, alokasi sejumlah pupuk bersubsidi tahun 2022 untuk petani di provinsi ini jenis Urea 35.456 kilogram, SP-36 1.720 kilogram, ZA 2.138 kilogram.

Lalu, NPK 28.554 kilogram, NPK Formula Khusus 1.887 kilogram dan pupuk organik Granul 5.507 kilogram serta pupuk organik cair 19.909 liter.

"Semoga pupuk bersubsidi dapat terdistribusi dengan lancar, sesuai mekanisme aturan hingga sampai kepada petani-petani yang berhak menerima dan memakainya," ujarnya.