Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya stabilisasi bahan pokok menjelang hari raya keagamaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
"Perlu penguatan, supaya lonjakan harga bahan pangan dapat tertekan dan tidak merembet pada komoditas lainnya," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat memimpin high level meeting atau rapat tingkat tinggi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu, Rabu.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Kota Palu Year on Year November 2,55 persen, sedangkan month to month 0,18 persen, di ibu kota Sulteng harga cabai rawit beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan di kisaran harga Rp120 ribu per kilogram.
Kenaikan harga tersebut, tentu memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah-langkah dalam melakukan upaya pengendalian.
"Pada bulan November 2023, Kota Palu termasuk 10 besar kota terendah inflasi secara nasional. Sehingga untuk menjaga kondisi ini harus dilakukan langkah-langkah yang pasti dan strategis," ujarnya.
Diharapkan, TPID, Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan para pihak yang terkait dalam pengendalian inflasi perlu berkolaborasi untuk memitigasi fluktuasi harga, dan mengambil langkah-langkah konkret dalam persiapan menghadapi lonjakan permintaan bahan pangan di momen Natal dan Tahun Baru.
Dikemukakannya, saat ini Pemkot Palu membangun kerja sama dengan daerah sekitar yang mengalami surplus komoditas cabai, upaya lainnya adalah kampanye gerakan tanam-panen cepat yang dilaksanakan melalui Dinas pertanian.
"Strategi lain dilakukan yakni menggencarkan kegiatan pasar murah dengan sasaran delapan kecamatan di Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Palu," ucap Reny.
Ia meminta instansi terkait optimalkan pemantauan harga komoditas pangan utama yang biasanya mengalami peningkatan permintaan di momen hari raya keagamaan, membangun koordinasi dengan distributor, pedagang guna menghindari praktik penimbunan dan manipulasi harga.
Kemudian, optimalisasi transparansi harga melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, menjaga ketersediaan pasokan melalui penguatan dukungan kepada petani dan produsen lokal, serta mengelola kegiatan ekspor-impor secara efisien maupun meningkatkan cadangan bahan pokok pemerintah sebagai langkah antisipasi.
"Selain menjaga kehandalan pasokan dan stabilisasi harga, meningkatkan kelancaran distribusi juga bagian tidak terpisahkan, diantaranya penguatan kerja sama antardaerah, penguatan infrastruktur perdagangan. Ini semua menjadi satu kesatuan yang harus dipastikan terlaksana dengan baik," demikian Reny.
