Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Prof. Kiai Haji Zainal Abidin, di Palu, Rabu, mengemukakan FKUB berpartisipasi dalam membangun sinergi dengan penyelenggara pemilu, salah satunya Bawaslu bersama-sama pemerintah, Polri dan TNI, untuk mewujudkan pemilu aman dan berkualitas, tanpa politisasi SARA.
"Dalam sinergi ini, FKUB berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran, utamanya terkait politisasi SARA," kata Zainal.
Zainal mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pihak Bawaslu Provinsi Sulteng untuk membahas tentang sinergisitas pengawasan potensi pelanggaran pemilu.
Pertemuan antara Bawaslu Sulteng dengan FKUB Sulteng berlangsung di Kantor FKUB Sulteng, di Kota Palu, Rabu.
Dalam pertemuan itu, kata Zainal, Bawaslu dan FKUB sepakat untuk bersama-sama mengawasi kemungkinan terjadinya politisasi rumah ibadah.
Dia menegaskan bahwa dalam pemilu, agama dan seluruh fasilitas dan simbol agama agar jangan dibawa ke ranah politik praktis.
"Termasuk tidak boleh menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye," ujarnya.
Menurut dia, isu-isu SARA tidak perlu dibawa-bawa dalam kampanye, sebab hal itu hanya akan merusak kerukunan masyarakat.
Selain itu, kata dia, Bawaslu dan FKUB juga sepakat secara bersama-sama menangkal penyebaran informasi hoaks yang beredar dalam menjelang pemilu 2024.
"Hoaks menjadi satu tantangan dalam mewujudkan pemilu yang aman dan berkualitas," sebutnya.
Zainal meminta semua pihak agar tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jelas atau belum pasti kebenarannya, serta informasi yang mengandung adu domba, kebencian dan fitnah.
FKUB mengimbau kepada semua pihak termasuk peserta pemilihan umum untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif selama proses dan tahapan pemilu berlangsung.
"FKUB juga meminta kepada semua tokoh agama agar menyampaikan dan mengajak umat beragama untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi agar selalu aman dan damai," ujarnya.
Menurut dia, tokoh agama dapat menyampaikan hal itu melalui imbauan, ceramah atau khutbah, dalam rangka menjaga keamanan dan kondusifitas pemilu, sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024.
