Presiden Jokowi sebut perubahan iklim jadi sebab harga beras di Indonesia naik

id KPM,harga beras,bantuan beras,Jokowi,Presiden ,Bulog

Presiden Jokowi sebut perubahan iklim jadi sebab harga beras di Indonesia naik

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan perubahan iklim dan cuaca menyebabkan terjadinya gagal panen sehingga menjadi penyebab harga beras di seluruh dunia, termasuk Indonesia mengalami kenaikan.

"Harga beras di seluruh negara, di dunia itu sekarang naik, tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca sehingga banyak yang gagal panen," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, Senin.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa konsumsi beras di Indonesia tidak mengalami perubahan, namun produksinya berkurang, sehingga terjadi kekurangan suplai yang berakibat pada kenaikan harga.

Berdasarkan situs resmi Badan Pangan Nasional yang diakses Senin, harga rata-rata beras premium secara nasional mencapai Rp16.100 per kg.

Harga rata-rata beras di Jakarta bahkan mencapai Rp16.500 per kg. Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai Rp23.800 per kg, sedangkan harga terendah di Aceh sebesar Rp14.850 per kg.

Pemerintah pun menyalurkan bantuan beras untuk kepada 22 juta KPM, berdasarkan data yang dikelola oleh Kemenko PMK. Bantuan tersebut bertujuan meringankan beban KPM terhadap kenaikan harga beras ini.

"Pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu semuanya karena tadi harganya naik," kata Presiden.

Bantuan Pangan Beras telah terlaksana sejak awal tahun 2023 dalam 2 tahapan dan kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2024.

Bantuan pangan beras di 2024 disalurkan mulai Januari sampai Juni. Presiden Jokowi menekankan bahwa bantuan akan diperpanjang jika APBN masih memungkinkan.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nanti setelah Juni kita liat APBN-nya mencukupi atau tidak. Kalau mencukupi kita lanjutkan," kata Jokowi.