Jakarta (antarasulteng.com) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan
bahwa Polri tetap netral dalam mengawal pelaksanaan kontestasi Pilkada
Serentak 2018.
Hal itu diutarakan Tito dalam acara bedah buku berjudul Democratic Policing, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penegasan ini telah ia sampaikannya pada Apel Kasatwil di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
"Presiden tegaskan di Apel Kasatwil agar Polri bersikap netral. Saya
pun menginstruksikan hal yang sama kepada jajaran," kata Tito.
Ia menambahkan bahwa institusi Polri memiliki tanggung jawab
eksekutif dan yudikatif, yaitu selain harus bertanggung jawab kepada
presiden, Polri juga harus menegakkan aturan hukum yang berlaku.
"Dalam konteks eksekutif, polisi bertanggung jawab pada presiden.
Dalam konteks yudikatif, polisi bertanggung jawab pada hukum dan aturan
yang ada. Konteks gakum, loyalitas Polri pada aturan hukum," katanya.
Pencoblosan pada Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27
Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahapan Pilkada
Serentak 2018 telah dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan yakni
sejak Agustus 2017. (skd)
Berita Terkait
Pemda diminta jaga stabilitas laju inflasi usai Lebaran
Selasa, 23 April 2024 8:07 Wib
Mendagri apresiasi penyelenggara pemilu selesaikan penetapan hasil
Senin, 25 Maret 2024 14:54 Wib
Mendagri apresiasi KPU RI telah tetapkan hasil Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 7:31 Wib
Mendagri: Daerah jangan menaikkan pajak yang berimbas inflasi
Selasa, 5 Maret 2024 7:13 Wib
Mendagri harapkan maskapai penerbangan tak naikkan harga tiket saat mudik
Selasa, 5 Maret 2024 7:12 Wib
Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah
Senin, 4 Maret 2024 15:33 Wib
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 18:08 Wib
Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Minggu, 3 Maret 2024 18:07 Wib