Forum DPC Demokrat Minta Segera KLB

id Demokrat, KLB, Anas, SBY

Forum DPC Demokrat Minta Segera KLB

demokrat (istimewa)

Arta Razak : "KLB dilaksanakan tidak diperuntukkan kepada Anas apakah menunggu terbukti atau tidak, tetapi ini tindakan penyelamatan partai,"
Palu (antarasulteng.com) - Koordinator Forum Silaturahim DPC Demokrat Indonesia Timur Arta Razak meminta majelis tinggi partai itu segera menggelar kongres luar biasa (KLB) pascapengunduran diri Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

"Kita berharap ada keputusan dari majelis tinggi yang mengejutkan. Kongres luar biasa. Kita berharap kekosongan jabatan di DPP ini tidak berlama-lama apalagi kalau sampai Pemilu 2014," kata Arta Razak di Palu, Minggu.

Dia mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat harus mengembalikan ritme organisasi pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Arta mengatakan, KLB memungkinkan dilaksanakan jika ada ada peristiwa luar biasa yang mengguncang partai atau karena permintaan majelis tinggi.

Selain itu KLB bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 DPD dan 50 persen DPC.

Arta mengatakan, hanya dengan KLB, Demokrat bisa mengeliminir perbedaan pandangan, sikap dan faksi di tengah kader partau.

Dia mengatakan, KLB tidak harus menunggu sampai status Ketua Umum Anas Urbaningrum final oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi Hambalang.

"KLB dilaksanakan tidak diperuntukkan kepada Anas apakah menunggu terbukti atau tidak, tetapi ini tindakan penyelamatan partai," katanya.

Arta mengatakan, pascapengunduran diri Anas jauh berbeda dengan kondisi saat rapat pimpinan nasional dilaksanakan 17 Februari. Dia mengatakan, adanya tuntutan rapat pimpinan nasional dialihkan menjadi KLB, itu pelanggaran konstitusi.

"Sekarang baru saatnya KLB," kata Arta.

Dia mengatakan, KLB tersebut penting agar penanggungjawab partai jelas, tidak seperti sekarang kewenangan pelaksana tugas partai terbatas dan diserahi kepada tiga unsur di DPP, yakni wakil ketua umum, sekretaris jenderal dan direktur eksekutif.

"Bagaimana kalau dalam perjalanannya nanti terjadi kecelakaan politik. Siapa bertanggungjawab," katanya.***