Palu (ANTARA) - Panasnya suhu perpolitikan jelang dan pascapemilihan umum presiden (pilpres) 2019 mengakibatkan perselisihan, permusuhan hingga jatuhnya korban jiwa.
Mulai dari informasi yang tersebar tanpa kendali di berbagai media sosial ditambah pemberitaan-pemberitaan dari berbagai media pemberitaan cetak dan online, diakui oleh Dewan Pers memicu terjadinya perpecahan dari antar masyarakat hingga pemangku kebijakan di daerah sampai pusat.
"Kalau pers kerjanya manas-manasin terus, akan bertengkar terus. Tugas kita yang bekerja di dunia pers adalah mencarikan titik temu atau jalan keluar lewat pemberitaan-pemberitaan yang dibuat," kata Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh di depan wartawan dan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan elektronik di Sulawesi Tengah saat memapakan peran pers pada acara workshop peliputan pascapemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 di salah satu hotel di Kota Palu, Senin.
Baca juga: M.Nuh: Agenda utama Dewan Pers adalah peningkatkan kompetensi jurnalis
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tugas jurnalis bukan sekedar memberitakan informasi yang didapat, tetapi lebih dari itu.
"Tetapi para jurnalis menurut saya membangun ekosistem. Itu yang paling mahal. Oleh karenanya, jauh daripada itu tugas pers membangun ekosistem agar demokrasi di negara kita bisa tumbuh," ucapnya.
Lewat ekosistem yang dibuat, ia berharap pers mampu memberikan titik temu terhadap perbedaan-perbedaan yang menyebabkan pertikaian yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan.
"Salah satu tugas media juga mencerdaskan. Bagaimana pers mampu meningkatkan kemampuan memilah dan memilih mana informasi yang tidak benar dan mana yang fakta," ujarnya.
Baca juga: Dewan Pers: harap media di Sulteng sajikan berita benar jelang pilkada 2020
Sementara Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar dalam kesempatan itu berharap pers atau media massa cetak dan elektronik di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah kembali menyajikan berita yang benar jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 nanti.
"Pilkada 2020 diharapkan kembali menjadi lembaga yang menyajikan informasi yang elegan dan menyampaikan informasi yang benar sebagai bentuk kontrol sosial dan menghibur," ujarnya.
Ia menyatakan tugas wartawan yang bekerja di media-media mainstream wajib menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima sehingga produk jurnalistik yang disajikan kepada publik sesuai dengan kode etik jurnalistik.
