Bappenas: Kelanjutan PNPM-MP3Ei Tergantung Presiden Baru

id Armida S. Alisjahbana

Bappenas: Kelanjutan PNPM-MP3Ei Tergantung Presiden Baru

Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (ANTARA)

nasib program PNPM ke depan akan sangat tergantung juga dari Menteri PPN/Bappenas ke depan
Palu, (antarasulteng.com) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S. Alisjahbana mengatakan kelanjutan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tergantung dari presiden baru periode mendatang.

"RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berakhir 2014. Dimana salah satu program penanggulangan kemiskinan cluster II adalah PNPM. RPJM berikutnya, 2014-2019 persisnya bagaimana tergantung pemerintahan akan datang," kata Armida saat berdialog dengan bupati/wali kota se-Sulteng di Palu, Minggu.

Armida bersama sejumlah staf ahli Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum hadir di Palu dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan provinsi yang dibuka, Minggu.

Usai pembukaan, Armida memberikan kesempatan kepada peserta Musrembang yang terdiri dari wali kota/bupati dan kepala-kepala Badan Perencanaan Pembangunan kota/kabupaten di daerah itu untuk berdialog.

Dialog itu dipandu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Menanggapi pertanyaan peserta dialog, Armida mengatakan nasib program PNPM ke depan akan sangat tergantung juga dari Menteri PPN/Bappenas ke depan.

"Menteri siapa, saya sendiri juga tidak seperti apa nantinya, demikian juga presidennya akan datang," kata Armida.

Demikian halnya terhadap nasib kelanjutan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga tergantung dari pemerintahan akan datang.

"Bapak/ibu di daerah yang merasakan baik, ya sampaikan saja PNPM bagus. Jangan dihapus. Begitu juga dengan MP3EI," katanya.

Armida mengatakan presiden/wakil presiden terpilih nantinya akan menyampaikan "buku putih" mencakup rencana program. "Buku putih" tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara detail oleh Bappenas.

Dia mengatakan rencana pembangunan tetap akan berjalan dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional.

Jika "buku putih" yang disampaikan presiden/wakil presiden terpilih tidak sesuai dengan koridor RPJP nasional maka Bappenas bisa menyampaikan ke preiden.

"Bappenas juga menyarankan bahwa PNPM dan MP3EI bagus. Bagaimana kalau dilanjutkan," katanya.

Armida mengatakan dari program yang ada saat ini tidak ada yang bisa dikunci karena kuncinya sendiri adalah undang-undang.

"Tidak ada juga yang bisa dibilang itu pasti," katanya. (A055/skd)