Palu (ANTARA) - Fraksi NasDem di DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, mendorong agar lembaga legislatif itu melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah kabupaten setempat, berkaitan dengan lambatnya penanganan pemulihan pascagempa dan tsunami.
"Iya, ini sudah dua tahun lebih, kita tidak mau persoalan ini berlarut-larut," ucap Ketua Fraksi NasDem DPRD Donggala, Moh Taufik saat dihubungi dari Palu, Senin.
Taufik mengemukakan terdapat dua topik penting yang harus dibahas mengenai penanganan pascabencana gempa dan tsunami di Donggala.
Pertama, kata dia, menyangkut kejelasan dan progres pembangunan hunian tetap untuk penyintas bencana gempa dan tsunami.
Kedua, sebut dia, menyangkut dengan progres stimulan rumah rusak berat, sedang dan ringan, yang masing-masing diberikan Rp50 juta rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan.
"Hal ini karena banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya mengenai dana stimulan dan pembangunan hunian tetap," ujarnya.
Upick sapaan akrab Moh Taufik mengemukakan RDP dengan Pemkab Donggala membahas mengenai penanggulangan pascabencana, menjadi hal yang sangat penting, untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi.
"RDP sudah masuk dalam agenda, pekan kemarin sudah mau RDP tapi karena ada halangan maka diundur. Saat ini sedang berlangsung musrenbang, maka kemungkinan RDP setelah musrenbang," ucapnya.
Menyangkut pemulihan pascabencana 28 September 2018 di Donggala menjadi masalah serius, utamanya berkaitan dengan kepastian pembangunan hunian tetap.
Masyarakat di Desa Loli meminta pemerintah daerah setempat memberikan kepastian mengenai pembangunan hunian tetap berbasis relokasi mandiri.
Fraksi NasDem DPRD Donggala: Pemulihan pascagempa lambat
Ketua Fraksi NasDem di DPRD Donggala Moh Taufik (ANTARA/Muhammad Hajiji)
