OJK bantu korban gempa Sulbar Rp1,75 miliar

id Bantuan gempa

OJK bantu korban gempa Sulbar Rp1,75 miliar

Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) membantu korban gempa di Sulbar sebesar Rp1,75 miliar diterima gubernur Sulbar, (08/03/2021) ANTARA Foto/M Faisak Hanapi

Mamuju (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk bencana di berbagai daerah Indonesia membantu korban gempa di Sulbar sebesar Rp1,75 miliar.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Minggu, mengatakan pemerintah dan masyarakat Sulbar mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sosial yang diberikan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang  Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, Muhammad Nurdin Subendi tersebut.

Gubernur mengatakan sejak gempa 15 Januari 2021, kondisi infrastruktur dan fasilitas umum rusak parah mengakibatkan kegiatan perekonomian, dunia usaha dan perbankan berhenti total di Sulbar.

Pemerintah bekerja sama dengan TNI, Polri dan relawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan pembenahan, terutama penanganan pengungsi, penyediaan logistik, pelayanan kesehatan dan pencarian serta penyelamatan korban gempa, tanah longsor dan banjir.

Gempa meluluhlantakkan Kabupaten Majene dan Mamuju dengan korban jiwa 104 orang meninggal, tiga orang dinyatakan hilang akibat longsor dan luka luka sebanyak 3.369 orang.

Gubernur mengatakan pemulihan roda perekonomian dengan memastikan sarana perekonomian berupa pasar, minimarket, rumah makan, hotel dan perbankan sudah berjalan.

Pemerintah di tingkat provinsi serta Kabupaten Majene dan Mamuju berupaya mengoperasikan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan menyediakan  penerangan listrik, SPBU, air bersih, sarana transportasi, sarana kesehatan dan tempat ibadah.

Selain itu, memberikan pelayanan pengungsian yaitu dukungan dapur umum, pengiriman bantuan logistik dengan prioritas daerah terisolasi, pemberian santunan ahli waris, pelayanan kesehatan, air bersih, sarana sanitasi dan 'trauma healing.'

Kemudian pembersihan puing bangunan dampak bencana, pembukaan daerah terisolir pendataan kerusakan rumah masyarakat akibat gempa, tanah longsor dan banjir, menjamin kelancaran arus transportasi antar daerah.