DKPP RI dorong penetapan jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024

Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mendorong untuk segera menetapkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

"Sehingga lebih banyak ruang bagi penyelenggara untuk mempersiapkan dengan baik," kata Ketua DKPP RI, Muhammad dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu di Gedung Senayan, Jakarta, Senin.

Muhammad menegaskan, DKPP juga mendukung rencana dan kesepakatan telah diambil oleh tim kerja bersama yang dibentuk dan difasilitasi Komisi II DPR RI dan Kemendagri.

Muhammad mengatakan saat ini DKPP mendapatkan tambahan anggaran Rp1,6 miliar. Selain itu jumlah personel DKPP dari tingkat pimpinan hingga staf sebanyak 128 orang.

"Beberapa peraturan DKPP juga telah direvisi, salah satunya peraturan nomor 1 tahun 2021 mengenai pedoman beracara," jelas Muhammad.

Revisi itu membawa semangat dan tujuan untuk memudahkan para pencari keadilan, penyelenggara pemilu dan para pelapor, sehingga sidang dan laporan selama ini bisa dilakukan secara virtual. Kemudian, putusan DKPP sudah sangat mudah diakses para pihak.

Sebelumnya, Ketua komisi pemilihan umum (KPU) RI Ilham Saputra mengusulkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 21 Februari 2024. Selain itu, KPU juga mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan RDP itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya, dimana komisi II membentuk tim kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk menyusun konsep dan desain penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.

"Kita sama-sama paham, kalau di tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah," kata Doli menegaskan.