Puan Maharani: Penurunan level PPKM di Jakarta harus disertai disiplin prokes

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dan kondisi yang membaik harus dibarengi dengan kedisiplinan protokol kesehatan (prokes).

"Kita cukup gembira saat ini Ibu Kota Negara sudah berada di level terendah PPKM. Jakarta kini berada pada PPKM Level 1, prokes pun tetap harus nomor 1," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan prokes harus betul-betul dijaga, karena Jakarta sebelumnya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak. Karena itu menurut Puan, jajaran pemerintah daerah harus konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi COVID-19.

"Jangan sampai lengah meskipun kasus COVID-19 di Jakarta sudah melandai. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga Jakarta yang belum menerimanya agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus COVID-19," ujarnya.

Dia meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Jakarta aman dari COVID-19 sehingga kesadaran dari warga Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi.

Dia mengingatkan walaupun saat ini mal, tempat makan dan sejumlah sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, namun tetap harus selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19.

Puan menilai penurunan status PPKM menjadi level 1 di Jakarta juga berdampak terhadap peningkatan relaksasi pekerjaan, termasuk di sektor non-esensial sehingga diharapkan bisa memperbaiki perekonomian daerah.

"DKI Jakarta sebagai sentral perekonomian negara punya peran besar bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Relaksasi di berbagai sektor di Jakarta akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, yang berujung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dia meyakini penurunan level PPKM di Jakarta akan semakin menormalisasi dunia pendidikan sehingga pemerintah daerah perlu menggencarkan vaksinasi bagi anak usia sekolah.

Langkah itu menurut dia agar semakin banyak anak Indonesia yang bisa mengikuti sekolah tatap muka agar kualitas pendidikan bisa diperbaiki karena pembelajaran jarak jauh yang sejak awal pandemi dijalani, cukup mempengaruhi psikologi dan "cognitive learning".

"Saya mengajak semua pihak untuk mewaspadai terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun. Seluruh masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah," ujarnya.

Puan menilai pemerintah bersama Satgas Penanganan COVID-19 dan instansi terkait harus mengantisipasi libur panjang akhir tahun sambil terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan serta taat prokes.