"Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak ada lagi di sana desa tertinggal dan sangat tertinggal," ujar Mendes PDTT di Jakarta, Kamis.
Ia mengharapkan jumlah provinsi yang berhasil mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2023 terus bertambah.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun 2015-2022, ia mengemukakan, jumlah desa sangat tertinggal berkurang 8.471 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.982 desa. Sementara desa tertinggal berkurang 24.008 desa, dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa.
Kemudian, desa berkembang bertambah 11.020 desa, dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Desa maju bertambah 16.641 desa, dari 3.608
desa menjadi 20.249 desa.
Sedangkan desa mandiri bertambah 6.064 desa, dari 174 desa menjadi 6.238 desa. "Alhamdulillah tahun 2022 ini jumlah desa mandiri sudah semakin banyak dibanding pada saat 2015 hanya 174 desa," tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa sejak penyaluran dana desa, kemiskinan di desa turun dari 14,21 persen pada 2015 menjadi 12,53 persen pada 2021.
Selain itu, kata dia, kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa menurunkan 0,32 persen kemiskinan di desa, daripada di kota yang naik 0,91 persen sepanjang pandemi COVID-19.
Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran dana desa mampu menahan ketimpangan ekonomi. Penurunan rasio Gini dari 0,334 pada 2015 menjadi 0,315 pada 2021 ditunjang partisipasi dan gotong royong warga dalam pembangunan desa. "Dana desa berperan memeratakan manfaat pembangunan," katanya.
Mendes PDTT mengupayakan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa pada 2023 digunakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Pada 2023 bisa jadi tidak ada BLT, bisa juga ada BLT. Tetapi, narasi yang mendasari penggunaan Dana Desa untuk BLT 2023 adalah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem," ujar Mendes PDTT di Jakarta, Kamis.
Pada tahun ini, katanya, kebijakan Dana Desa untuk BLT digunakan untuk membantu warga miskin yang terdampak COVID-19.
"Ketika 2023 pandemi sudah tidak ada lagi dan dampaknya sudah mulai bisa ditangani, kebijakan BLT Dana Desa yang sebelumnya berdasarkan kondisi pandemi COVID-19, akan mengalami penyesuaian," paparnya.
Menurutnya, Dana Desa untuk BLT pada 2023 tetap akan diberikan sesuai dengan amanat undang-undang. "Kita memberikan arahan agar Dana Desa yang merupakan transfer APBN itu bisa selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan prioritas pembangunan nasional," tutur Gus Halim, sapaan akrabnya.
Ia menekankan bahwa Dana Desa dapat digunakan asalkan mempunyai ikatan erat atau berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan SDM. "Maka, itu boleh menggunakan dana desa," ucapnya.
Menteri PDTT mengemukakan sejak tahun 2015 hingga 2021, Dana Desa yang telah tersalurkan sebesar Rp400,1 triliun. "Pada tahun 2022, Dana Desa disalurkan ke desa sebesar Rp68 triliun, dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia," katanya.
Gus Halim mengemukakan sebesar Rp41,32 triliun atau 60,72 persen Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa hingga 10 Agustus 2022. Dana Desa itu telah dicairkan untuk 74.552 desa.
Ia merinci penggunaan dana desa untuk BLT sebesar Rp2,06 triliun kepada 7,19 juta keluarga penerima manfaat, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp1,82 triliun dengan menyerap sebanyak 645.782 tenaga kerja warga desa.
Selanjutnya, untuk desa aman COVID-19 sebesar Rp3,34 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp7,12 triliun, dan kegiatan prioritas desa lainnya sebesar Rp16,97 triliun.
