Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis tiga kabupaten di provinsi itu yakni Donggala, Sigi dan Tojo Una-una terlepas dari kategori daerah tertinggal pada 2023.
"Menurut Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Rafdinal, berdasarkan hasil pengukuran terakhir pada 62 kabupaten tertinggal, tiga kabupaten di Sulteng telah naik status," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh melalui keterangan tertulisnya di terima di Palu, Selasa.
Ia mengemukakan, pernyataan pejabat Kemendes PPDT RI itu dilontarkan saat menghadiri pertemuan di Sekretariat Kemendes PPDT mewakili gubernur saat membahas deklarasi tiga kabupaten di provinsi itu keluar dari daerah tertinggal, Senin (11/9).
Peluang ini tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi pemerintah daerah (pemda) memajukan pembangunan yang signifikan di Sulteng.
Menurut Kemendes PPDT RI, tiga sektor mempengaruhi daerah di Sulteng dapat terlepas dari ketertinggalan yakni bantuan sosial yang terdistribusi merata, pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan pengelolaan lingkungan hidup semakin baik.
"Tiga sektor itu salah satu indikator penilaian Kemendes PDTT RI. Rata-rata nilai indeks komposit pada tiga kabupaten di Sulteng mengalami kenaikan sangat signifikan, terutama pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan menurut penilaian Pemerintah Pusat," tutur Ridha.
Dikatakannya, apa yang dilakukan saat ini merupakan bentuk implementasi slogan Pemprov Sulteng, yakni kerja cepat dan tuntas sebagai salah satu misi yang ingin dicapai di era kepemimpinan Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir.
Menurut data pemerintah, ekonomi Sulteng pada triwulan II 2023 tumbuh tumbuh tinggi pada level 11,86 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama yakni 5,17 persen.
Menurut data pemerintah, ekonomi Sulteng pada triwulan II 2023 tumbuh tumbuh tinggi pada level 11,86 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama yakni 5,17 persen.
Dalam pertemuan itu juga, Pemprov Sulteng menyampaikan gagasan deklarasi dengan menghadirkan 15 gubernur termasuk 62 bupati se-Indonesia dan mendapat persetujuan Mendes-PDTT Abdul Halim Iskandar .
"Kami perlu merampungkan rencana deklarasi, supaya pelaksanaannya terjadwal dengan baik. Kami juga telah menyampaikan gagasan ini kepada Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Wapres), dan dijadwalkan Dirjen Kemendes PPDT siang ini melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Sekretariat Wapres membahas deklarasi keluar dari status daerah tertinggal," tutur Ridha.
