Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di Jakarta, Senin, untuk membahas sejumlah agenda terkait pertanahan.
"Ada sejumlah persiapan terkait agraria dan pertanahan di Sulteng, sehingga perlu kami sampaikan guna dilakukan percepatan penyelesaiannya," kata Rusdy melalui keterangan tertulisnya di terima di Palu, Sulteng, Senin
Ia menjelaskan sejumlah agenda terkait pertanahan disampaikan yakni persoalan perizinan dan pemanfaatan tanah di wilayah Napu Kabupaten Poso atau eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Sun Darby yang saat ini hak penggunaannya dipegang oleh bank tanah.
Kemudian, persoalan 42 perkebunan dengan luas kurang lebih 400 ribu hektare yang belum memiliki HGU, serta percepatan redistribusi dan sertifikasi 400 hektare lahan di Kawasan Pangan Nasional (KPN) kepada masyarakat.
"Dua perusahaan pangan yang ingin mengembangkan agrobisnis di lahan eks HGB wilayah Napu namun masih terkendala karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) masih dikuasai bank tanah, dengan harapan Bank Tanah dapat membuka peluang ini untuk peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Gubernur mengusulkan segera dibentuk tim terpadu antara BPN dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan upaya percepatan penyelesaian persoalan lahan kebun sawit tanpa HGU di provinsi itu, begitu pun lahan KPN diminta dapat dipercepat penerbitan sertifikat.
"Pemkab Donggala sudah mengeluarkan surat keputusan calon penerima tanah di dalam kawasan tersebut untuk 400 subjek penerima tanah," ucap Rusdy.
Menteri ATR/BPN Hadi Djahjanto mengatakan, pihaknya segera menyelesaikan tiga persoalan agraria yang disampaikan Gubernur Sulteng.
"Saya sudah menginstruksikan kepala Bank Tanah segera menggelar pertemuan, dan rapat itu saya pimpin membahas penyelesaian eks HGU yang menjadi permintaan Pemprov Sulteng," tuturnya.
Berkenaan dengan lahan sawit belum memiliki HGU juga menjadi perhatian pihaknya, upaya ini dilakukan guna menghindari konflik.
"Saya juga memerintahkan Kepala BPN Sulteng mempercepat proses pengukuran dan penerbitan sertifikat, karena program redistribusi lahan merupakan program prioritas Presiden," kata Hadi lagi.
Pada pertemuan itu, Gubernur Sulteng di dampingi Bupati Poso Verna G Inkiriwang, Tenaga Ahli Gubernur M Ridha Saleh dan Rony Tanusaputra.
