Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan penanganan kemiskinan, dan pengangguran, serta peningkatan produksi sektor pertanian sebagai upaya mengendalikan inflasi.
“Upaya kami mengendalikan inflasi antara lain, dengan menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar, pemberian bantuan sosial, penguatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi bus TransJateng dengan tarif terjangkau, peningkatan produktivitas dan cadangan pangan,” kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Semarang, Selasa.
Terkait dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, persentase penduduk miskin Jateng pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen atau turun 0,21 persen poin dibanding September 2022 sebesar 10,98 persen.
Penurunan tersebut dilakukan dengan terus berupaya melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Berdasarkan hal itu, kemiskinan pada 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86 persen sampai 9,05 persen.
“Upaya percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta pengangguran di Jateng diupayakan antara lain melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan, stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan serta bantuan sosial berupa hewan ternak dan alat pertanian,” ujarnya.
Selain itu adanya bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan sumber daya manusia.
Dalam upaya mengurangi pengangguran, lanjut dia, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran urusan tenaga kerja yang difokuskan pada Balai Latihan Kerja agar masyarakat lebih banyak mendapatkan pelatihan, sertifikasi serta uji kompetensi keahlian berbagai bidang.
Seperti kejuruan las, menjahit, pengolahan hasil pertanian dan bidang lainnya untuk mendukung persaingan dalam dunia usaha dan industri.
Kemudian, pada sektor pertanian khususnya nilai tukar petani, juga menjadi prioritas dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
“Nilai Tukar Petani merupakan bagian indikator kinerja utama daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dilakukan beberapa upaya diantaranya intensifikasi pertanian dengan dukungan sarana produksi pertanian, gerakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman serta jaminan asuransi pertanian untuk gagal panen," kata Nana.
Berita Terkait
Irwan kembalikan formulir pendaftaran Gubernur Sulteng ke tiga parpol
Rabu, 15 Mei 2024 23:56 Wib
Pemprov Sulteng dan SKK Migas membahas PI 10 persen Senoro-Toili
Selasa, 14 Mei 2024 12:40 Wib
Pemprov Sulteng dan Pemda Donggala kerja sama kembangkan potensi daerah
Rabu, 8 Mei 2024 18:42 Wib
Gubernur Sulteng: PT ANA laksanakan perintah penciutan lahan sawit
Jumat, 3 Mei 2024 21:04 Wib
Rupiah menguat, pasar masih cerna pernyataan Gubernur The Fed
Kamis, 2 Mei 2024 10:49 Wib
Pemprov-Sulteng masuk nominasi ajang Paritrana AWARD 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:04 Wib
Polri komitmen sinergi wujudkan Sulteng lebih maju
Senin, 29 April 2024 16:03 Wib
Gubernur ajak pelaku usaha kolaborasi siapkan Sulteng penyangga IKN
Senin, 29 April 2024 14:36 Wib