Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam konsorsium KUAT membangun sinergi dalam penanganan perubahan iklim guna menghambat kerusakan ekosistem alam.
"Mengatasi perubahan iklim perlu keterlibatan para pihak, karena kondisi ini sangat memberikan dampak terhadap kelangsungan makhluk hidup," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong Moh Nasir dalam kegiatan konsultasi publik program penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim berlangsung di Parigi, Senin.
Menurut dia, kondisi cuaca saat ini tidak lagi menentu dan hal ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino.
Fenomena alam ini tidak hanya berdampak terhadap ekologi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk ekonomi, salah satunya di sektor kelautan.
"Banyak keluhan nelayan terhadap kondisi cuaca, mereka sulit melaut karena cuaca yang tidak menentu, faktor ini juga memberikan dampak terhadap pendapatan nelayan," ujarnya.
Di kesempatan itu, ia meminta lembaga tersebut dapat memfasilitasi nelayan literasi dan edukasi edukasi sekolah lapangan iklim bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Kurun waktu hampir 11 bulan terakhir, sejumlah nelayan kami mengalami musibah saat melaut, paling tidak melalui sekolah lapangan iklim dapat memberikan pemahaman kepada mereka dalam mendeteksi cuaca melalui transformasi digital," ucap Nasir.
Koordinator Konsorsium KUAT Saiful Taslim menjelaskan, menghadapi perubahan iklim perlu adaptasi masyarakat sembari melakukan langkah-langkah penanggulangan.
Menurut catatan lembaga gabungan terdiri dari LSM Karsa Institut, Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), Awan Green dan Universitas Tadulako (Untad) Palu dari 283 desa kelurahan di Parigi Moutong, terdapat 255 desa berstatus rentan terhadap perubahan iklim.
"Upaya kami lakukan di kabupaten ini yakni intervensi melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Khusus kabupaten ini lokus program 12 desa di tiga kecamatan yakni Kecamatan Palasa, Tinombo dan Tinombo Selatan yang dilakukan pendampingan hingga dua tahun ke depan," paparnya.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas adaptasi masyarakat pedesaan melalui perwujudan desa ProKlim, meningkatkan ketahanan sosial ekonomi melalui perbaikan mata pencaharian penduduk miskin, perbaikan ekosistem melalui perhutanan sosial, rehabilitasi area krisis, penetapan daerah-daerah lindungan baru serta penyediaan instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat aksi adaptasi guna keberlanjutan program.
"Di Sulteng target desa sasaran sekitar 500 ProKlim, yang ada saat ini masih sekitar 20-an ProKlim. Di provinsi ini dua daerah menjadi sasaran program yakni Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong dengan jumlah usulan sekitar 24 desa, kami berharap intervensi dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat," demikian Saiful.
