Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi solusi masalah (problem solver) pembiayaan infrastruktur di Indonesia.
“Sebagai salah satu special mission vehicle di bawah naungan Kementerian Keuangan melalui PT SMI, kita selalu berekspektasi dan berharap bahwa PT IIF bersama dengan PT SMI dapat menjadi problem solver bagi pembiayaan infrastruktur yang terus dibutuhkan Indonesia dalam jangka panjang,” kata Sri Mulyani saat acara IIF’s Anniversary Dialogue bertema “The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles in Achieving Food Security” di Jakarta, Senin.
Selain itu, Menkeu juga menyampaikan harapan kepada PT IIF agar di usia yang ke-14 tahun ini dapat menjadi institusi yang terus berkontribusi mereformasi kerangka kebijakan dalam hal pembiayaan infrastruktur, baik di Indonesia maupun di kancah global.
Bendahara Negara ini menyebutkan bahwa infrastruktur menjadi salah satu hal yang paling penting bagi Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat dan kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan.
“Saya berharap PT IIF juga terus aktif di dalam menata regulasi tidak hanya di Indonesia, juga di luar Indonesia, terutama di ASEAN dan secara global. Pengalaman membangun Indonesia itu sangat-sangat berharga dan relevan untuk dipresentasikan di level global. Itu sangat relevan,” tutur dia.
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, tata kelola, dan pembiayaan menjadi suatu kebutuhan.
Di sisi lain, ia menuturkan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, jalan tol, konektivitas internet, dan juga berbagai infrastruktur lain seperti ketahanan pangan tidak bisa ditunda.
Oleh sebab itu, Menkeu mendorong PT IIF untuk bisa meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan inovasi dari sisi pembiayaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Jangan memberatkan dengan birokrasi dan administrasi yang tidak produktif. Tapi bangunlah tata kelola yang baik tanpa menjadi birokrasi yang lamban dan tidak responsif,” ujar Sri Mulyani.
