Ini salah satu bentuk kolaborasi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka pelatihan, Senin.
Alex mengatakan selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Menurut dia, dalam pelatihan ada beberapa materi yang akan disampaikan ?tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, perdagangan internasional serta kehutanan dan perkebunan.
Menurut Alex, sektor-sektor tersebut terindikasi rawan tindak pidana korupsi, terkait pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara, prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah.
"Pemahaman audit investigatif, audit forensik dan perhitungan kerugian keuangan negara, tindak pidana pencucian uang, strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan, peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata Alex.
Menurut Alex, sejak tahun 2012, KPK secara bertahap telah melaksanakan pelatihan bersama tingkat teknis di 23 provinsi dengan total jumlah peserta 3.758 peserta.
Komposisinya adalah 1.485 penuntut umum, 1.645 penyidik kepolisian, 220 auditor dari Kantor Perwakilan BPK, 251 auditor dari kantor perwakilan BPKP, 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan, 8 pegawai PPATK, 115 penyidik POM TNI, dan 26 Oditur Militer.
Pelatihan tersebut mengangkat tema "Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi".
Pelatihan ini diikuti oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 160 orang.
Alex menjelaskan pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
"Peningkatan yang ingin dicapai adalah di seluruh proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan," ujarnya.
Selain para peserta, pelatihan bersama ini dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Dian Adiana Rae, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Besar Polisi Djoko Poerwanto.
Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI Kolonel CPM Bambang Sumarsono, Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi dan Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Agustina Arumsari.
