Legislator minta Pemprov transparan soal dana bansos

Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah Ibrahim Hafid di Palu, Minggu, meminta pemerintah setempat untuk terbuka/transparan mengenai dana bantuan sosial berkaitan dengan adanya penyebaran virus corona jenis baru (COVID-19).

"Ini perlu dilakukan oleh Pemprov Sulteng lewat Dinas Sosial agar masyarakat mengetahui," ucap Ibrahim Hafid.

Sejak Maret lalu, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19. Anggaran tersebut dikucurkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha, dan lain-lain.

Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, yang di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, sembako, dan lainnya.

Berkaitan dengan itu, Ibrahim Hafid yang merupakan politisi Partai NasDem ini mengemukakan bahwa butuh keterbukaan pemerintah terkait penanganan bansos tersebut.

"Ini perlu data, dan data itu harus dilakukan uji publik. Lalu, transparansi agar masyarakat benar-benar mengetahui," ujar dia.

Ia menilai Pemprov Sulteng perlu menyampaikan ke publik mengenai jumlah anggaran PKH yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran itu mengenai PKH sebelum COVID-19 dan PKH dampak COVID-19.

"Supaya jelas, maka Pemprov Sulteng harus jelaskan mengenai berapa anggaran PKH sebelum COVID-19, serta berapa warga dalam program PKH sebelum itu. Kemudian berapa anggaran PKH dampak COVID-19 dan berapa jumlah warga PKH," katanya.

Dia mempertanyakan apakah jumlah warga yang masuk dalam PKH dampak COVID-19 mengalami penambahan ataukah tidak? Kemudian, Pemprov Sulteng juga perlu menjelaskan mengenai perbedaan antara bansos tunai dan PKH.

"Agar masyarakat tahu apa perbedaannya, dan apa kriteria penerima PKH, dan kriteria penerima bansos tunai. Ini perlu dijelaskan," kata Ibrahim Hafid.

Ia meminta pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya.